Alot, Rapat Sri Mulyani dan Komisi XI Sepakati Kucuran Dana Talangan Lapindo Rp 54,3 Miliar

Kompas.com - 18/10/2016, 21:30 WIB
Area yang terkena dampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terlihat dari udara, Kamis (5/3/2015). Sembilan tahun  setelah semburan lumpur tersebut mulai berlangsung, pembayaran ganti rugi terhadap warga yang terkena dampak dari lumpur tersebut belum seluruhnya tuntas. 



Kompas/Ferganata Indra Riatmoko (DRA)

05-03-2015 KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKOArea yang terkena dampak lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terlihat dari udara, Kamis (5/3/2015). Sembilan tahun setelah semburan lumpur tersebut mulai berlangsung, pembayaran ganti rugi terhadap warga yang terkena dampak dari lumpur tersebut belum seluruhnya tuntas. Kompas/Ferganata Indra Riatmoko (DRA) 05-03-2015
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang pengucuran dana talangan lumpur Lapindo Rp 54,3 miliar berjalan alot. 

Sebab, sejumlah anggota Komisi XI mempertanyakan kembali angka Rp 54,3 miliar. Bahkan, ada juga usul dana talangan baru sebesar Rp 701 miliar sebagai kompensasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana lumpur Lapindo.

Sri Mulyani yang sempat diam saat para anggota Komisi XI menyampaikan pendapatnya akhirnya mencoba meredakan suasana.

Ia menjelaskan kembali perihal dana talangan lumpur Lapindo Rp 54,3 miliar. Berdasarkan audit BPKP, dana talangan lumpur Lapindo yang harus diberikan kepada masyarakat sebesar Rp 827 miliar.

Namun, pencairan dananya baru Rp 781 miliar. Artinya masih ada Rp 54,3 miliar yang harus dibayarkan. "Jadi, dana kekurangan Rp 54,3 miliar," ujar Sri Mulyani, Selasa (18/10/2016).

Sementara itu, usulan dana talangan baru sebesar Rp 701 miliar ditolak oleh perempuan yang kerap disapa Ani itu.

Menurut ia, berdasarkan rapat kabinet dan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Lapindo, ganti rugi pelaku UMKM menjadi urusan Lapindo Brantas.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sekarang ada masalah lain yang mulai muncul, saya dengar di Badan Anggaran DPR bahwa yang terkena dampak tidak hanya masyarakat rumah tangga. Di sini (Komisi XI) muncul lagi (masalah) UMKM," kata perempuan kelahiran Lampung itu.

Usai Sri Mulyani bicara, akhirnya para anggota Komisi XI mencapai kata sepakat mengucurkan dana talangan lumpur Lapindo Rp 54,3 miliar.

Dana tersebut masuk ke dalam Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang dibentuk pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Nantinya, BPLS yang akan mengucurkannya kepada masyarakat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.