DPR Peringatkan Rini Soemarno Soal Rencana 6 Holding  BUMN

Kompas.com - 21/10/2016, 12:07 WIB
Menteri BUMN Rini Soemarno saat peluncuran KKS dan E-Warong di Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2016). Pramdia Arhando JuliantoMenteri BUMN Rini Soemarno saat peluncuran KKS dan E-Warong di Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2016).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR memperingatkan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk tidak gegabah membentuk enam holding BUMN tanpa persetujuan DPR.

Bila holding BUMN tetap dilakukan, Komisi V menjamin akan ada masalah besar yang muncul sebagai konsekuensinya.

"Kita lihat nanti konsekuensinya, (akan) jadi masalah besar, masalah besar. Sesuai undang-undang fungsi kami yakni pengawasan," ujar Wakil Ketua Komisi VI Azam Asman Natawijaya di Gedung DPR Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Hingga saat ini kata dia, Komisi VI DPR belum pernah diajak bicara tentang rencana enam holding BUMN oleh Kementerian BUMN. Bahkan kabar soal holding hanya didapatkan Komisi VI dari pemberitaan media.

Seharusnya tutur Azam, rencana holding BUMN harus dibicarakan dengan Komisi VI yang membidangi BUMN. Apalagi, holding bisa mengubah komposisi saham di dalam perusahaan-perusahaan BUMN.

Oleh karena itu, Azam mengingatkan pentingnya pengawasan terkait rencana enam holding BUMN.

"Kalau satu saat holding itu jadi masalah, siapa yang mau tanggung jawab?," kata dia.

Meski begitu Azam mengakui ada kendala berkomunikasi dengan Rini Soemarno. Sebab sejak akhir 2015, pimpinan DPR mengeluarkan surat larangan untuk Rini datang ke DPR.

Surat itu merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Pansus kasus Pelindo II yang meminta Presiden Joko Widodo mencopot Rini Soemarno lantaran terbukti melanggar konstitusi dan perundang-undangan.

Salah satu kasusnya yakni perpanjangan pengelolaan PT JICT oleh Pelindo II kepada perusahaan asing asal Hongkong yakni Hutchinson Port Holdings (HPH) hingga 2039 mendatang.

Sejak saat itu, Rini tidak pernah datang ke DPR. Tugasnya digantikan oleh Menteri Keuangan yang ditunjuknya oleh Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Rini Soemarno mengungkapkan tengah mengebut "holdingisasi" BUMN untuk enam sektor, yakni sektor migas, tambang, keuangan, jalan tol, perumahan serta konstruksi.

Rini meyakini holding BUMN yang ia rencanakan akan membuat perusahaan-perusahaan BUMN bisa berlari lebih cepat dalam mengembangkan bisnisnya.

Kompas TV Apa Dampak Holding BUMN Energi?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Letak Kode Keamanan ATM BRI dan Kegunaannya

Letak Kode Keamanan ATM BRI dan Kegunaannya

Whats New
Mediasi Diundur, Nasabah WanaArtha Life Tetap Tagih Janji Pembayaran

Mediasi Diundur, Nasabah WanaArtha Life Tetap Tagih Janji Pembayaran

Whats New
E-Toll Bakal Digantikan MLFF, Bank Mandiri Yakin Transaksi Uang Elektronik Tetap Tinggi

E-Toll Bakal Digantikan MLFF, Bank Mandiri Yakin Transaksi Uang Elektronik Tetap Tinggi

Whats New
E-Toll Akan Diganti Sistem MLFF, Jasa Marga: Kami Masih Tunggu Pemerintah

E-Toll Akan Diganti Sistem MLFF, Jasa Marga: Kami Masih Tunggu Pemerintah

Whats New
Bahlil: Tesla, LG hingga Foxconn Berencana Bangun Pabrik di Batang, Jawa Tengah

Bahlil: Tesla, LG hingga Foxconn Berencana Bangun Pabrik di Batang, Jawa Tengah

Whats New
Pertagas Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2021, Laba Bersih Capai 127,2 Juta Dollar AS

Pertagas Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2021, Laba Bersih Capai 127,2 Juta Dollar AS

Rilis
Tak Naikkan BBM, Menkeu: Kas Pertamina Sudah Defisit Rp 35,28 Triliun

Tak Naikkan BBM, Menkeu: Kas Pertamina Sudah Defisit Rp 35,28 Triliun

Whats New
Rampung Pertengahan 2023, Pembangunan Makassar New Port Sudah Capai 86,9 Persen

Rampung Pertengahan 2023, Pembangunan Makassar New Port Sudah Capai 86,9 Persen

Whats New
Apa Itu Kartu Kredit: Definisi, Untung Rugi, dan Syarat Memilikinya

Apa Itu Kartu Kredit: Definisi, Untung Rugi, dan Syarat Memilikinya

Whats New
E-Toll Bakal Digantikan MLFF, BRI: Mempengaruhi Kinerja Brizzi

E-Toll Bakal Digantikan MLFF, BRI: Mempengaruhi Kinerja Brizzi

Whats New
Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Whats New
Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Spend Smart
Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Whats New
Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.