Pangkas Subsidi, Pemerintah Sebut Sudah Lakukan Reformasi Fiskal

Kompas.com - 25/10/2016, 14:00 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) telah memangkas subsidi energi secara besar-besaran selama dua tahun belakangan.

Menurut Darmin, langkah pemangkasan subsidi energi merupakan bukti bahwa pemerintah telah melakukan reformasi di sektor fiskal.

"Jangan lupa walaupun APBN menghadapi kendala dengan perlambatan ekonomi dunia, tetapi kami mulai dengan reformasi di bidang fiskal," ujar Darmin di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Selama ini anggaran untuk subsidi energi dianggap bukan kebijakan yang tidak produktif. Lantaran hal itu pemerintah memutuskan untuk mengurangi subsidi dan mengalokasikan anggarannya ke program yang dianggap lebih produktif.

Program produktif yang dimaksud pemerintah yakni pembangunan infrastuktur. Tahun 2015, anggaran untuk infrastuktur sebesar Rp 290,3 triliun. Sedangkan pada 2016, meningkat menjadi Rp 317,1 triliun.

"Memang ada kelemahan, infrastruktur itu mahal sehingga investasi dalam jumlah besar itu perlu waktu lebih panjang, perlu uang lebih banyak untuk gerakkan pertumbuhan ekonomi," kata Darmin.

Meski mengaku sudah melakukan reformasi fiskal, penyusunan APBN dan asumsi makro kerap mendapatkan kritik. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang baru bergabung ke kabinet pada Agustus 2016 lalu memutuskan untuk memangkas anggaran dalam APBNP 2016.

Tidak tangung-tanggung belanja yang dipangkas mencapai Rp 137,6 triliun. Angka tersebut naik Rp 4,6 triliun dari angka yang sempat disebutkan belum lama ini yakni sebesar Rp 133 triliun.

Pemangkasan anggaran itu terdiri dari penghematan pemerintah pusat yakni belanja Kementerian dan lembaga sebesar Rp 64,7 triliun. Adapun sisanya merupakan penghematan dana transfer ke daerah Rp 70,1 triliun dan dana desa sebesar Rp 2,8 triliun.

Menurut perempuan yang kerap disapa Ani itu, pemangkasan belanja dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif misalnya rapat-rapat dan perjalanan dinas.

Artinya, alokasi anggaran dalam APBN-P 2016 banyak untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Padahal, pendapatan negara dari sektor pajak belum optimal lantaran perlambatan ekonomi.

Kompas TV 2 Tahun Memimpin, Kenerja Jokowi-JK Jadi Sorotan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Transfer Pulsa Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Smartfren

Cara Transfer Pulsa Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Smartfren

Spend Smart
Syarat dan Cara Buka Rekening BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Online

Syarat dan Cara Buka Rekening BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Online

Whats New
Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Spend Smart
Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Whats New
Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Whats New
Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Rilis
Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Whats New
Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Whats New
Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Whats New
Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Sudah Seminggu Produk Daging Sapi dan Turunannya Dilarang Masuk ke Kupang, Kenapa?

Whats New
100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

100 Hari Jabat Mendag, Zulhas Klaim Bisa Selesaikan Polemik Minyak Goreng hingga Cegah Korupsi

Whats New
Cara Cek BI Checking atau SLIK OJK secara Online dengan Mudah

Cara Cek BI Checking atau SLIK OJK secara Online dengan Mudah

Spend Smart
Ini Cara Daftar Akun untuk Cek BLT Subsidi Gaji 2022 di kemnaker.go.id

Ini Cara Daftar Akun untuk Cek BLT Subsidi Gaji 2022 di kemnaker.go.id

Whats New
100 Hari Menjabat, Mendag Zulhas Klaim Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng

100 Hari Menjabat, Mendag Zulhas Klaim Berhasil Turunkan Harga Minyak Goreng

Whats New
Asal Usul Huruf 'K' sebagai Singkatan Ribuan

Asal Usul Huruf "K" sebagai Singkatan Ribuan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.