Sri Mulyani Keluhkan Minimnya Penerimaan Pajak dari Sektor Kelautan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluhkan minimnya penerimaan pajak yang diperoleh negara dari sektor kelautan.

"Selama ini kalau kita lihat dari penerimaan perpajakan kita dari sektor kelautan masih sangat minimal," ujar Sri dalam konferensi pers di Gedung Mina Bahari IV KKP, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Sri menyebutkan, minimnya penerimaan negara dari sektor kelautan disebabkan maraknya korporasi yang tidak membayarkan pajak. Ini dia asumsikan dari minimnya penerimaan negara dari sektor budidaya mutiara.

Padahal, kata Sri, mutiara merupakan sumber daya yang dapat memberikan pemasukan cukup besar bagi negara.

"Karena kami mendengar juga ini adalah salah satu bidang yang luar biasa. Namun di dalam statistik perekonomian indonesia dan penerimaan negara sama sekali tidak muncul," tutur Sri.

Untuk itu, Sri menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Dirjen Pajak untuk bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kerja sama tersebut dilakukan agar Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai dapat menggali informasi terkait perusahaan yang bergerak di sektor kelautan.

"Jadi kami meminta Dirjen Bea Cukai dan Pajak bersama KKP untuk mendata perusahaan dan memeriksa dari sisi kegiatan ekonominya. Apakah mereka melakukan pengelolaan dengan benar, melaporkan penerimaan dengan benar, dan membayar pajak maupun berbagai kewajiban yang ada di peraturan perundangan," ucap Sri.

Dengan melakukan pendataan tersebut, Sri berharap penerimaan negara dapat menjadi lebih besar. Selain itu, ia juga berharap kerja sama ini dapat membantu dalam upaya pelestarian lingkungan.

"Sehingga kita mampu memanfaatkannya secara baik. Menjaga kelestariannya untuk masa mendatang," ucap Sri.