Kompas.com - 29/10/2016, 16:37 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga akhir pekan ini jumlah uang tebusan program pengampunan pajak yang tercatat dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menembus Rp 97 triliun. Sementara itu harta yang dideklarasikan sudah mencapai di atas Rp 3.800 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, uang tebusan dari program tax amnesty otomatis masuk sebagai penerimaan pajak.

"Tebusan yang sebesar Rp 97 triliun itu menjadi bagian dari realisasi penerimaan pajak yang saat ini mencapai sekitar Rp 850 triliun," kata Hestu dalam diskusi yang digelar di Nusantara IV DRP, Jakarta, Sabtu (29/10/2016).

Dia mengatakan, pada tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan pajak dalam APBNP 2016 sebesar Rp 1.355 triliun. Adapun target tebusan masuk dari amnesti pajak hingga 31 Desember 2016 sebesar Rp 165 triliun.

"Pertanyaan menggelitik, dan ini masyarakat secara umum menanyakan kemana larinya uang pajak?" kata Hestu.

Menurut dia, pertanyaan ini sangat dilematis bagi Direktorat Jenderal Pajak. Sebab, sebutnya, Direktorat Jenderal Pajak hanya lah institusi yang bertugas untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat sebagai penerimaan negara.

"Penggunanya bukan di kami. Seharusnya kami mendorong institusi atau lembaga lain yang menggunakan anggaran ini yang bicara," kata Hestu.

Misalnya, sambung dia, Kementerian Pendidikan seharusnya menyampaikan kepada masyarakat bahwa bantuan operasional sekolah ini diberikan dari pajak yang dibayar masyarakat.

Contoh lain, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga semestinya mengumumkan kepada masyarakat bahwa jalan dan jembatan yang dibangun ini dari APBN. APBN tersebut berasal dari uang rakyat dalam bentuk pajak.

Demikian juga dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang juga mendapatkan suntikan dana dari APBN.

"Termasuk bupati/Gubernur/kepala daerah karena mereka juga menerima Dana Alokasi Umum/Khusus dari APBN," ujar Hestu.

"DJP enggak bisa bilang ke mana uang pajak ini, karena bukan kami yang melaksanakan program pendidikan, membangun jembatan dan jalan, serta jaminan kesehatan," tambah dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.