Ini Alasan PLN Berpikir Ulang Mengakuisisi Panas Bumi Milik Chevron

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basyir mengatakan, PT Chevron Geothermal Energy masih belum mau membuka secara transparan laporan keuangan yang sudah diaudit untuk wilayah kerja (WK) Salak dan WK Darajat.

Padahal, dengan keengganan Chevron membeberkan laporan keuangannya kepada PLN, niat PLN untuk mengakuisisi aset panas bumi milik Chevron tersebut akan mengendur.

"Belum ada audited report. Audited report dari perusahaan pemilik WK Salak dan Darajat ini belum ada. Kita secara regulasi tidak bisa dan tidak boleh melakukan valuasi," ujar Sofyan di Jakarta, Senin (31/10/2016).

Sofyan menuturkan, Chevron diberikan waktu hanya hingga hari ini. Kalau hari ini Chevron tidak juga membeberkan laporan keuangannya yang telah diaudit, maka PLN akan mengurungkan niatnya mengakuisisi kedua aset panas bumi milik Chevron.

"Kalau sampai hari ini audited report belum kita terima, kita tidak jadi menawar dan kita akan sampaikan alasan kenapa tidak jadi mengajukan penawaran," tutur Sofyan.

Sementara itu Direktur Perencanaan PLN Nicke Widyawati mengungkapkan, ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kewajiban pajak atas WK Salak dan WK Darajat.

"Ini masih jadi temuan BPK, buat kita ini risiko," tutur Nicke.

Sekadar informasi, akuisisi aset panas bumi milik Chevron ini merupakan salah satu strategi PLN untuk mencapai pengembangan energi baru terbarukan (EBT) hingga 23 persen dalam bauran energi nasional pada 2025.

Jika kedua WK tersebut diakuisisi, maka harga listrik akan lebih murah. Sebab, uap panas bumi memiliki banyak kelebihan, seperti tenaganya yang stabil, energi yang bersih, dan berkelanjutan untuk jangka panjang.