Ubah Rute Pelayaran Bisa Ciptakan Pemerataan Pangan di Indonesia Timur

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerataan pangan di wilayah Indonesia Timur masih belum terjadi.

Permasalahan pendistribusian logistik yang mengalami keterhambatan akibat infrastruktur penunjang yang belum merata, semakin memperparah ketimpangan pemerataan pangan di Indonesia Timur.

"Logistik pangan masih rawan di wilayah Indonesia Timur. Belum mendudukung ketahanan pangan," ujar Bambang saat membuka acara Forum BUMN yang digagas Harian Kompas di Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Agar pemerataan pangan tercipta, pihaknya berencana berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang logistik memanfaatkan tol laut untuk bersama-sama menciptakan pemerataan pangan di berbagai pelosok wilayah Indonesia khususnya Indonesia Timur.

"Tol laut dan sistem logistik bisa memeratakan pangan. Saya mau ajak BUMN logistik untuk memberi perhatian rencana pemerintah untuk pemerataan," ucap Bambang.

Mengingat rute pendistribusian logistik yang cukup memakan waktu dan biaya yang cukup banyak. Mantan Menteri Keuangan ini menyarankan dilakukannya perubahan rute pelayaran.

"Dalam rangka menurunkan biaya logistik, kami usulkan mengubah rute pelayaran. Misal kapal besar yang dari Surabaya menuju ke Papua disarankan hanya sampai Makasar, selanjutnya dari Makasar diteruskan oleh kapal-kapal kecil menuju Papua," terangnya.

Namun demikian, perhitungan tersebut pun harus dilakukan secara matang, agar di setiap pendistribusiannya terjadi efisiensi biaya. Mengingat belum banyaknya produk-produk pangan yang disalurkan ke wilayah Timur Indonesia.

"Tapi memang sayangnya belum banyak produk yang dibawa balik dari Papua ke Jawa, penghematan ini jika dihitung sebesar Rp 2 juta per TEUs," tandas Bambang.