Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pembentukan "Holding" BUMN Energi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Ekonomi Faisal Basri meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi.

Salah satunya, holding antara PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. atau PGN dengan anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni Pertagas. Menurut Faisal, holding kedua BUMN tersebut tidak tepat. Karena, saat ini permasalahan Indonesia terkait migas lebih mengarah ke minyak bukan gas.

Hal tersebut dilihat dari cadangan minyak yang terus menurun. Menurut data, cadangan minyak Indonesia selama sepuluh tahun terakhir mengalami penurunan. Cadangan minyak pada rentang 2005 sampai akhir 2015 mengalami penurunan dari 4,2 miliar barel menjadi 3,6 miliar barel. 

Sementara itu, cadangan gas Indonesia mengalami kenaikan. Cadangan gas pada rentang 2005 sampai akhir 2015 mengalami kenaikan dari 2,5 triliun kaki kubik menjadi 2,8 triliun kaki kubik.

"Masalah bangsa ini lebih kepada minyak, bukan kepada gas. Akan tetapi BUMN migas hanya mengurusi gas aja," ujar Faisal dalam sebuah diskusi, di Graha CIMB Niaga Jakarta, Kamis (3/10/2016). 

Faisal menuturkan, model bisnis dari kedua perusahaan juga berbeda?. Model bisnis Pertamina, kata dia, lebih pada goods production company. Artinya menghasilkan sesuatu riil yang bisa dilihat oleh mata, misalnya minyak.

"Namun, namanya PGN itu masuk perusahaan utilitas. Jadi punya aspek bisnis yang besar sekali," kata mantan ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini. 

Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional Tumiran mengatakan pemerintah harus membuat peta jalan (road map) tata kelola migas sebelum melakukan holding energi. 

"Pemerintah harus lebih dulu menyusun peta jalan tata kelola migas. Jadi bagaimana meletakkan BUMN energi di dalamnya. Ini kan juga masih menjadi pertanyaan, yang diperlukan itu holding, atau peningkatan tata kelola dan peran pemerintah," ujar dia.

Sebagai informasi, pemerintah berencana membentuk holding energi, yang dibentuk bertujuan untuk efisiensi dalam hal investasi antara perusahaan energi BUMN.