Pertamina Geothermal Energy Targetkan Kapasitas PLTP pada 2019 Dekati 900 MW

Kompas.com - 06/11/2016, 19:04 WIB
Pengeboran sumur sumber panas bumi milik PT Pertamina Geothermal Energy. KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPengeboran sumur sumber panas bumi milik PT Pertamina Geothermal Energy.
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina Geothermal Energy, anak usaha PT Pertamina (Persero) saat ini memiliki 12 Wilayah Kerja Panas bumi (WKP) dengan total kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) sebesar 437 megawatt (MW).

Direktur Utama PGE Irfan Zainuddin mengatakan, PGE menargetkan hingga 2019 mendatang, total kapasitas pembangkitan panas bumi mendekati 900 MW.

"Akhir 2019 atau awal 2020 itu akan mendekati 900 MW. Saat ini proyek kami di area eksisting masih berjalan. Tiap tahun akan bertambah proyek baru," kata Irfan ditemui usai diskusi, di Jakarta, Minggu (6/11/2016).

PLTP eksisting yang sudah komersial menghasilkan 437 MW itu di antaranya Kamojang (235 MW), Ulubelu (110 MW), Lahendong (80 MW), dan Sibayak (12 MW).

Irfan mengatakan, untuk 2017 saja, setidaknya ada tambahan kapasitas pembangkitan sekitar 165 MW. Tambahan tersebut diperoleh dari Karaha (30 MW), Lahendong (20 MW), Lumutbalai (55 MW), dan Ulubelu (55 MW).

"Jadi kami harapkan ada tambahan 165 MW yang komersial di 2017," kata Irfan. Selain proyek-proyek yang tengah dikembangkan itu, PGE awal tahun ini juga memenangi lelang WKP Gunung Lawu, Provinsi Jawa Tengah dan WKP Seulawah Agam, di Provinsi Aceh.

"Di WKP Gunung Lawu itu tambahannya 2 x 55MW. Sekarang masih proses penyelesaian izin panas buminya," kata Irfan.

Irfan mengatakan, pihaknya berharap awal 2017 PGE sudah bisa melakukan eksplorasi awal termasuk sosialisasi. Harga pembelian listrik dari Gunung Lawu disepakati 10 sen per kilowatthour (KWh).

Sementara itu WKP Seulawah Agam rencananya baru akan disurvei pada awal tahun depan. Rencananya, pengembangan di Seulawah Agam berkapasitas sama dengan WKP Lawu yakni 2 x 55MW.

PGE menggandeng perusahaan daerah Aceh untuk pengembangannya, yakni Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA).

"COD (komersial) itu minimal enam tahun (dari eksplorasi). Kalau izinnya cepat dan tidak begitu sulit bisa lima tahun," kata Irfan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.