OJK: Industri Keuangan Jangan Jadi Beban Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 07/11/2016, 13:22 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad meminta industri jasa keuangan untuk mengambil peran aktif dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Joko Widodo telah menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus bisa di atas 6 persen pada 2018.

"Pemerintah bilang pertumbuhan ekonomi enam persen, saya kira kewajiban bagi kita (industri jasa keuangan), kewajiban bersama, apa peran masing-masing," kata Muliaman dalam OJK Financial PR Forum, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Muliaman menganalogikan, industri jasa keuangan harus bisa menjadi aset yang bisa memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan. 

"Industri keuangan harus menjadi aset. Jangan menjadi liability, menjadi sumber persoalan dalam membangun ekonomi," kata Muliaman.

Pada tahun lalu OJK telah meluncurkan masterplan sektor jasa keuangan Indonesia (2015-2019). Di dalamnya ada beberapa pilar yang menjadi guidelines bagi sektor jasa keuangan, seperti harus sehat dan dikelola secara profesional serta memberikan kontribusi riil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pilar lain yang juga terus ditekankan OJK yakni, sektor jasa keuangan harus mudah diakses di mana saja oleh siapa saja. Industri jasa keuangan harus inklusif dan bukannya eksklusif.

"Kalau (pilar) ini bisa diwujudkan, ini bisa menjadi modal dasar kita (industri keuangan) bekerja," ucap Muliaman.

Mengenai peran yang bisa diambil oleh industri keuangan, Muliaman menyampaikan, industri keuangan harus bisa menangkap peluang tumbuhnya kelas menengah. Semakin banyak disposable income, maka semakin tinggi pula kebutuhan akan jasa keuangan.

"Kalau tadinya cukup dengan produk bank yang tradisional, ke depan orang mencari investasi, asuransi, sehingga semakin besar permintaan terhadap layanan jasa keuangan," kata Muliaman.

Selain itu, industri keuangan juga bisa berperan sebagai fasilitator antara pemilik proyek dan pemilik dana. Sebagaimana diketahui, kata Muliaman, tingginya kebutuhan pembiayaan pembangunan tidak mungkin dicukupi dari APBN semata.

"Dari industri keuangan, kita bisa mempertemukan investor, dan menawarkan produk berbasis proyek," kata Muliaman memberi contoh.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hingga Akhir Tahun, Pajak Diproyeksi Terkumpul hingga Rp 1.485 Triliun

Hingga Akhir Tahun, Pajak Diproyeksi Terkumpul hingga Rp 1.485 Triliun

Whats New
Mulai Besok, Rute Perjalanan KRL Lintas Bekasi dan Bogor Berubah

Mulai Besok, Rute Perjalanan KRL Lintas Bekasi dan Bogor Berubah

Whats New
Luhut Bakal Audit Perusahaan Kelapa Sawit, Begini Respons Serikat Petani Sawit

Luhut Bakal Audit Perusahaan Kelapa Sawit, Begini Respons Serikat Petani Sawit

Whats New
Ada Aturan Baru Tata Kelola Minyak Goreng Curah, Ini Rinciannya

Ada Aturan Baru Tata Kelola Minyak Goreng Curah, Ini Rinciannya

Whats New
PPS Tinggal Sebulan, DJP: Lapor Harta Jangan Nunggu Akhir Bulan...

PPS Tinggal Sebulan, DJP: Lapor Harta Jangan Nunggu Akhir Bulan...

Whats New
Melesat 13,6 Persen, Berapa Uang Beredar di Indonesia Saat Ini?

Melesat 13,6 Persen, Berapa Uang Beredar di Indonesia Saat Ini?

Whats New
Menko Airlangga di WEF 2022 Singgung Pentingnya Pembiayaan untuk Ketahanan Kesehatan Global

Menko Airlangga di WEF 2022 Singgung Pentingnya Pembiayaan untuk Ketahanan Kesehatan Global

Whats New
CPNS Mengundurkan Diri Bisa Kena Denda, dari Puluhan Juta Rupiah Sampai Rp 100 Juta

CPNS Mengundurkan Diri Bisa Kena Denda, dari Puluhan Juta Rupiah Sampai Rp 100 Juta

Whats New
Mencermati Lonjakan Utang Indonesia ke China dari Tahun ke Tahun

Mencermati Lonjakan Utang Indonesia ke China dari Tahun ke Tahun

Whats New
Jelang KTT G20, PUPR Kebut Pekerjaan Penataaan Infrastruktur di Bali

Jelang KTT G20, PUPR Kebut Pekerjaan Penataaan Infrastruktur di Bali

Whats New
IHSG Menguat pada Sesi I Perdagangan, Saham BBNI, BBCA, dan BBRI Laris Diborong Asiang

IHSG Menguat pada Sesi I Perdagangan, Saham BBNI, BBCA, dan BBRI Laris Diborong Asiang

Whats New
IKN Dibangun Tahun Ini, Tim Komunikasi: Insya Allah on Schedule

IKN Dibangun Tahun Ini, Tim Komunikasi: Insya Allah on Schedule

Whats New
Jokowi Tekankan Kerja Sama Global Buat Mitigasi Bencana di Masa Depan

Jokowi Tekankan Kerja Sama Global Buat Mitigasi Bencana di Masa Depan

Whats New
Gandeng Prima, Nasabah Bank DKI Bisa Bertransaksi di Luar Negeri

Gandeng Prima, Nasabah Bank DKI Bisa Bertransaksi di Luar Negeri

Whats New
Hutan Terus Dibabat Demi Sawit, Ironinya Minyak Goreng Justru Mahal

Hutan Terus Dibabat Demi Sawit, Ironinya Minyak Goreng Justru Mahal

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.