Pemerintah Akan Sertifikasi 750.000 Pekerja Konstruksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan untuk mensertifikasi 750.000 pekerja jasa konstruksi dalam lima tahun ke depan agar mendapatkan pengakuan dan mudah mendapat lapangan pekerjaan.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib di Jakarta, Senin, mengemukakan pemerintah menargetkan sertifikasi 200.000 pekerja konstruksi pada 2017.

"Di 2017 semua kontraktor BUMN harus mempekerjakan tenaga kerja bersertifikat. BUMN mereka siap 2017 mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat," kata Yusid, Senin (07/11/2016).

Apabila BUMN masih mempekerjakan tenaga kerja tanpa sertifikasi, harus segera dilakukan sertifikasi.

Yusid mengemukakan proses sertifikasi pekerja konstruksi tersebut bisa disinergikan antara pemerintah, BUMN, maupun kontraktor untuk meringankan pembiayaan.

Pada tahap awal, kata Yusid, Kementerian PUPR akan mulai membentuk assessor dan instruktur dari guru-guru sekolah kejuruan maupun dosen-dosen di politeknik.

Dengan begitu guru dan dosen yang bersertifikasi sebagai assessor bisa langsung melakukan sertifikasi pada para pekerja konstruksi.

Dari sekitar 7,4 juta pekerja konstruksi di Indonesia baru 6,5 persen yang memiliki sertifikat. Sertifikasi pekerja konstruksi tersebut diperlukan dalam menghadapi persaingan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).