Kepentingan Politik di Balik Penolakan Pengembangan Energi Panas Bumi

Kompas.com - 14/11/2016, 06:37 WIB
Ilustrasi pembangkit listrik tenaga panas bumi KOMPAS / AGUS SUSANTOIlustrasi pembangkit listrik tenaga panas bumi
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembangan energi panas bumi di Indonesia masih sangat minim yakni 4 persen dari potensi yang ada. Padahal, 40 persen potensi energi panas bumi di dunia berada di Indonesia.

Salah satu faktor yang membuat pengembangan energi panas bumi minim yakni kerap adanya penolakan dari masyarakat. Selain masih rendahnya edukasi dan sosialiasi, ada faktor kepentingan politik di balik penolakan tersebut.

"Ada resisteni berbau Pilkada. Ada seperti itu misal satu calon mendukung panas bumi, yang lawanya menolak itu. Ketika itu menolak maka akan ada info yang negatif (soal panas bumi)," ujar Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Yunus Syaefulhak dalam acara diskusi Energi Kita, Jakarta, Minggu (13/11/2016).

Menurut dia, kelakuan pasangan calon kepala daerah membuat masyarakat mendapatkan informasi yang tidak benar seputar pengembangan energi panas bumi. Akhirnya anggapan negatif itu mengendap dan mengakar pada masyarakat sekitar yang daerahnya kaya akan energi panas bumi.

Pakar panas bumi dari Universitas Indonesia Daud Yunus beberapa kali kerap ditolak masyarakat saat menjelaskan tentang pengembangan energi panas bumi. Bahkan menurutnya, ada isu-isu yang tidak masuk akal sengaja dikembangkan misalnya isu penjualan Gunung Ciremai.

Salah satu wilayah yang pernah diberikan penjelasan terkait energi panas bumi yakni di sekitar Gunung Ciremai, Jawa Barat. Namun, masyarakat menolak segala penjelasan itu.

"Ini tergantung ada kaitannya dengan Pilkada atau enggak. Kalau Pilkada itu sudah dijelaskan dengan sangat jelas sampai berbusa-bisa kami contohkan yang di Italia, Amerika, New Zealand lah, ujung-ujungnya 'pokoknya tidak setuju, keluar!'," kata ia.

Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengusulkan agar Presiden Joko Widodo turun langsung menyelesaikan persoalan pengembangan energi panas bumi di daerah. Sebab ada kepentingan politik di balik penolakan tersebut.

Warwan dengan tegas menyebut pengembangan energi panas bumi terhambat lantaran adanya para pemburu rente di daerah. Oleh karena itu pemerintah pusat diminta untuk bertindak tegas sekaligus mengkoordinasikan peran daerah dalam pengembangan energi panas bumi nasional.

(Baca: Geothermal Ditolak, Pendekatan Sosial ke Masyarakat Jadi Solusi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Produsen Alkes Ini Bakal Jual Alat Tes Covid-19 lewat 'Vending Machine'

Produsen Alkes Ini Bakal Jual Alat Tes Covid-19 lewat "Vending Machine"

Whats New
Pertagas Kantongi Laba Bersih 127,2 Juta Dollar AS di 2021

Pertagas Kantongi Laba Bersih 127,2 Juta Dollar AS di 2021

Whats New
Letak Kode Keamanan ATM BRI dan Kegunaannya

Letak Kode Keamanan ATM BRI dan Kegunaannya

Whats New
Mediasi Diundur, Nasabah WanaArtha Life Tetap Tagih Janji Pembayaran

Mediasi Diundur, Nasabah WanaArtha Life Tetap Tagih Janji Pembayaran

Whats New
E-Toll Bakal Digantikan MLFF, Bank Mandiri Yakin Transaksi Uang Elektronik Tetap Tinggi

E-Toll Bakal Digantikan MLFF, Bank Mandiri Yakin Transaksi Uang Elektronik Tetap Tinggi

Whats New
E-Toll Akan Diganti Sistem MLFF, Jasa Marga: Kami Masih Tunggu Pemerintah

E-Toll Akan Diganti Sistem MLFF, Jasa Marga: Kami Masih Tunggu Pemerintah

Whats New
Bahlil: Tesla, LG hingga Foxconn Berencana Bangun Pabrik di Batang, Jawa Tengah

Bahlil: Tesla, LG hingga Foxconn Berencana Bangun Pabrik di Batang, Jawa Tengah

Whats New
Pertagas Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2021, Laba Bersih Capai 127,2 Juta Dollar AS

Pertagas Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2021, Laba Bersih Capai 127,2 Juta Dollar AS

Rilis
Tak Naikkan BBM, Menkeu: Kas Pertamina Sudah Defisit Rp 35,28 Triliun

Tak Naikkan BBM, Menkeu: Kas Pertamina Sudah Defisit Rp 35,28 Triliun

Whats New
Rampung Pertengahan 2023, Pembangunan Makassar New Port Sudah Capai 86,9 Persen

Rampung Pertengahan 2023, Pembangunan Makassar New Port Sudah Capai 86,9 Persen

Whats New
Apa Itu Kartu Kredit: Definisi, Untung Rugi, dan Syarat Memilikinya

Apa Itu Kartu Kredit: Definisi, Untung Rugi, dan Syarat Memilikinya

Whats New
E-Toll Bakal Digantikan MLFF, BRI: Mempengaruhi Kinerja Brizzi

E-Toll Bakal Digantikan MLFF, BRI: Mempengaruhi Kinerja Brizzi

Whats New
Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Whats New
Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Spend Smart
Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.