Kepentingan Politik di Balik Penolakan Pengembangan Energi Panas Bumi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembangan energi panas bumi di Indonesia masih sangat minim yakni 4 persen dari potensi yang ada. Padahal, 40 persen potensi energi panas bumi di dunia berada di Indonesia.

Salah satu faktor yang membuat pengembangan energi panas bumi minim yakni kerap adanya penolakan dari masyarakat. Selain masih rendahnya edukasi dan sosialiasi, ada faktor kepentingan politik di balik penolakan tersebut.

"Ada resisteni berbau Pilkada. Ada seperti itu misal satu calon mendukung panas bumi, yang lawanya menolak itu. Ketika itu menolak maka akan ada info yang negatif (soal panas bumi)," ujar Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Yunus Syaefulhak dalam acara diskusi Energi Kita, Jakarta, Minggu (13/11/2016).

Menurut dia, kelakuan pasangan calon kepala daerah membuat masyarakat mendapatkan informasi yang tidak benar seputar pengembangan energi panas bumi. Akhirnya anggapan negatif itu mengendap dan mengakar pada masyarakat sekitar yang daerahnya kaya akan energi panas bumi.

Pakar panas bumi dari Universitas Indonesia Daud Yunus beberapa kali kerap ditolak masyarakat saat menjelaskan tentang pengembangan energi panas bumi. Bahkan menurutnya, ada isu-isu yang tidak masuk akal sengaja dikembangkan misalnya isu penjualan Gunung Ciremai.

Salah satu wilayah yang pernah diberikan penjelasan terkait energi panas bumi yakni di sekitar Gunung Ciremai, Jawa Barat. Namun, masyarakat menolak segala penjelasan itu.

"Ini tergantung ada kaitannya dengan Pilkada atau enggak. Kalau Pilkada itu sudah dijelaskan dengan sangat jelas sampai berbusa-bisa kami contohkan yang di Italia, Amerika, New Zealand lah, ujung-ujungnya 'pokoknya tidak setuju, keluar!'," kata ia.

Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengusulkan agar Presiden Joko Widodo turun langsung menyelesaikan persoalan pengembangan energi panas bumi di daerah. Sebab ada kepentingan politik di balik penolakan tersebut.

Warwan dengan tegas menyebut pengembangan energi panas bumi terhambat lantaran adanya para pemburu rente di daerah. Oleh karena itu pemerintah pusat diminta untuk bertindak tegas sekaligus mengkoordinasikan peran daerah dalam pengembangan energi panas bumi nasional.

(Baca: Geothermal Ditolak, Pendekatan Sosial ke Masyarakat Jadi Solusi)