Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Murniati Mukhlisin
Praktisi Ekonomi Syariah

Pakar Ekonomi dan Bisnis Digital Syariah/Pendiri Sakinah Finance dan Sobat Syariah/Dosen Institut Tazkia

Apakah Indonesia Masih Dijajah?

Kompas.com - 14/11/2016, 16:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorBambang Priyo Jatmiko

KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa kondisiekonomi Indonesia sekarang mirip pada masa penjajahan Belanda dahulu.

(Baca: Kepala Bappenas: Kondisi Ekonomi Indonesia Sekarang Mirip Saat Dijajah Belanda)

Masyarakat awam tentu saja bertanya–tanya, apa benar dan bagaimana cara dijajahnya? Sepertinya tidak mungkin, karena perekonomian Indonesia nampak makin baik dari tahun ke tahun, misalnya dari segi pendapatan keluarga.

Berapa pendapatan keluarga Indonesia?

Sebut saja Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang menurut Badan Pusat Statistik adalah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Atas dasar harga berlaku PDB per kapita per tahun adalah Rp 6,8 juta pada tahun 2000 naik menjadi Rp 12.5 juta pada tahun 2005, kemudian menjadi Rp 27 juta pada tahun 2010 dan Rp 36,5 juta.

Peningkatan PDB per kapita itu bisa kita lihat dari kemampuan keluarga Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya seperti ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahun dan teknologi.

Dari segi ekonomi kita bisa melihat kehidupan keluarga terutama di perkotaan yang makin modern, tinggal di rumah yang lebih dari layak, dibalut dengan perhiasan teknologi dan mode terkini serta gaya hidup kelas atas lainnya, sehingga kita mengatakan bahwa mereka sejahtera.

Tapi ternyata di balik itu, persoalan keluarga terjerat hutang makin tinggi dari waktu ke waktu, salah satu puncaknya adalah penggunaan kartu kredit yang tidak terkontrol baik.

Hingga akhir tahun 2015, data Bank Indonesia menunjukan adanya 16,81 juta keping kartu kredit beredar dengan pemakaian rata–rata Rp 767 miliar per hari.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menerima 1.030 pengaduan sepanjang tahun 2015 yang lalu, yang jika diurut lima besar pengaduan adalah sebagai berikut: perbankan dengan dominasi kartu kredit 176 kasus (17 persen); perumahan 160 kasus (16 persen); telekomunikasi 83 kasus (8 persen); belanja online 77 kasus (7 persen); dan leasing 66 kasus (6 persen).

Apakah model kesejateraan seperti ini yang kita inginkan? Bagaimana dengan fakta bahwa Indonesia adalah negara kaya sumber daya alamnya? Yang seharusnya dapat menyumbangkan kesejahteraan buat rakyatnya tanpa rakyatnya harus mendapatkannya dengan berutang.

Lawan kata kesejahteraan

Di sisi lain, kita melihat ketimpangan kesejahteraan pada keluarga Indonesia. Menurut BPS per Agustus 2016, pertumbungan ekonomi Indonesia saat ini adalah 5,2 persen, angka pengangguran terbuka 5,61 persen serta angkat kemiskinan 10,86 persen atau 28 juta orang.

Jika melihat angka kemiskinan versi Bank Dunia, ternyata ada 40 persen atau sekitar 100 juta rakyat Indonesia yang sebenarnya sangat rentan untuk jatuh miskin jika pendapatan dipatok 1,9 dollar AS per hari atau 87 dolar per bulan (lebih tinggi dari tolak ukur BPS yaitu 22,6 dollar AS per bulan).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panen Jagung bersama Mentan di Sumbawa, Jokowi Tekankan Pentingnya Keseimbangan Harga

Panen Jagung bersama Mentan di Sumbawa, Jokowi Tekankan Pentingnya Keseimbangan Harga

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Peritel Khawatir Bunga Pinjaman Bank Naik

Suku Bunga Acuan BI Naik, Peritel Khawatir Bunga Pinjaman Bank Naik

Whats New
Laba Bank-bank Kuartal I 2024 Tumbuh Mini, Ekonom Beberkan Penyebabnya

Laba Bank-bank Kuartal I 2024 Tumbuh Mini, Ekonom Beberkan Penyebabnya

Whats New
Bank Sentral AS Sebut Kenaikan Suku Bunga Tak Dalam Waktu Dekat

Bank Sentral AS Sebut Kenaikan Suku Bunga Tak Dalam Waktu Dekat

Whats New
Panduan Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BRI Bermodal BRImo

Panduan Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BRI Bermodal BRImo

Spend Smart
PMI Manufaktur April 2024 Turun Jadi 52,9 Poin, Menperin: Ada Libur 10 Hari...

PMI Manufaktur April 2024 Turun Jadi 52,9 Poin, Menperin: Ada Libur 10 Hari...

Whats New
Siapa Hendry Lie, Pendiri Sriwijaya Air yang Jadi Tersangka Korupsi Timah Rp 271 Triliun?

Siapa Hendry Lie, Pendiri Sriwijaya Air yang Jadi Tersangka Korupsi Timah Rp 271 Triliun?

Whats New
Inflasi Lebaran 2024 Terendah dalam 3 Tahun, Ini Penyebabnya

Inflasi Lebaran 2024 Terendah dalam 3 Tahun, Ini Penyebabnya

Whats New
Transformasi Digital, BRI Raih Dua 'Award' dalam BSEM MRI 2024

Transformasi Digital, BRI Raih Dua "Award" dalam BSEM MRI 2024

Whats New
Emiten Buah Segar BUAH Targetkan Pendapatan Rp 2 Triliun Tahun Ini

Emiten Buah Segar BUAH Targetkan Pendapatan Rp 2 Triliun Tahun Ini

Whats New
SYL Gunakan Anggaran Kementan untuk Pribadi, Stafsus Sri Mulyani: Tanggung Jawab Masing-masing Kementerian

SYL Gunakan Anggaran Kementan untuk Pribadi, Stafsus Sri Mulyani: Tanggung Jawab Masing-masing Kementerian

Whats New
Saat Sri Mulyani Sampai Turun Tangan Urusi Kasus Alat Tunanetra SLB yang Tertahan Bea Cukai

Saat Sri Mulyani Sampai Turun Tangan Urusi Kasus Alat Tunanetra SLB yang Tertahan Bea Cukai

Whats New
Emiten Manufaktur Kosmetik VICI Catat Pertumbuhan Laba Bersih 20 Persen Menjadi Rp 47,1 Miliar pada Kuartal I-2024

Emiten Manufaktur Kosmetik VICI Catat Pertumbuhan Laba Bersih 20 Persen Menjadi Rp 47,1 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Jalankan Fungsi Perlindungan Masyarakat, Bea Cukai Banten Berantas Peredaran Barang Ilegal

Jalankan Fungsi Perlindungan Masyarakat, Bea Cukai Banten Berantas Peredaran Barang Ilegal

Whats New
Impor Bahan Baku Tepung Kini Cukup dengan Dokumen Laporan Surveyor

Impor Bahan Baku Tepung Kini Cukup dengan Dokumen Laporan Surveyor

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com