Ditjen Pajak Diusulkan Jadi Badan Independen untuk Genjot Penerimaan

Kompas.com - 14/11/2016, 21:38 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai sudah saatnya Direktorat Jenderal Pajak menjadi badan sendiri, tidak lagi berada di bawah Kementerian Keuangan.

Hal ini, kata dia, sesuai nawacita Jokowi mengenai pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). 

"BPN merupakan gagasan yang harus segera direalisasikan sebagai badan yang terpisah dari Kemenkeu, yang diharapkan akan meningkatkan penerimaan seperti di beberapa negara yang telah menerapkannya," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/11/2016).

Menurut Misbakhun, saat ini Ditjen Pajak memiliki tugas besar. Namun, kelembagaannya hanya diatur berdasar Peraturan Menteri Keuangan sebagai turunan Peraturan Presiden tentang Struktur Organisasi Kementerian.

"Ditjen Pajak belum memperoleh kewenangan dalam mengatur SDM, organisasi, dan anggaran sendiri. Ditjen Pajak sebagai otoritas pajak masih dikelompokkan sebagai single directorate in ministry of finance," katanya. 

Padahal, lanjut Misbakhun, negara-negara di Asia Tenggara yang mendapatkan penerimaan pajak dalam jumlah besar sudah menjadikan Ditjen Pajak sebagai badan independen.

Singapura telah membentuk badan terpisah untuk penerimaan negara sejak 1993, sementara di Malaysia sejak 1992. Otonomi tersebut menjadikan organisasi lebih independen sehingga mengurangi tekanan politik terhadap otoritas pajak. Sejak saat itu, penerimaan kedua negara naik signifikan.

"Karena itulah, kita harus mulai buka wacana bagaimana memperkuat DJP secara kelembagaan melalui Badan Penerimaan Pajak," ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengaku akan terus berupaya menjadikan Ditjen Pajak sebagai badan selaras dengan tujuan reformasi perpajakan.

Pernyataan perempuan yang kerap disapa Ani itu terlontar saat ditanya wartawan terkait rencana keluarnya Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan dan menjadi badan independen.

Menurut Ani, hal yang paling paling penting dari suatu badan seperti Ditjen Pajak adalah fungsinya.

"Jadi bukan masalah badannya, melainkan apakah kelembagaan ini bisa melaksanakan fungsinya secara kredibel, secara bersih dari korupsi, dan secara efektif. Itu adalah hal yang paling penting," ujar Ani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Ani mengatakan, Kementerian Keuangan akan melihat kinerja dan sejarah terbentuknya Ditjen Pajak terlebih dahulu untuk menyikapi rencana pembuatan aturan badan independen perpajakan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG Ditutup Menguat 1,05 Persen, 3 Emiten Ini Catatkan Kenaikan Saham Paling Tinggi

IHSG Ditutup Menguat 1,05 Persen, 3 Emiten Ini Catatkan Kenaikan Saham Paling Tinggi

Whats New
Ini Keuntungan yang Bisa Didapat Mitra GoFood lewat Kolaborasi Bank Jago dan GoTo Financial

Ini Keuntungan yang Bisa Didapat Mitra GoFood lewat Kolaborasi Bank Jago dan GoTo Financial

Whats New
Erick Thohir: Restrukturisasi dan Transformasi Garuda Berjalan 'On The Track'

Erick Thohir: Restrukturisasi dan Transformasi Garuda Berjalan "On The Track"

Whats New
Masuk Usia 45 Tahun, Ini Serangkaian Capaian Pasar Modal Indonesia

Masuk Usia 45 Tahun, Ini Serangkaian Capaian Pasar Modal Indonesia

Whats New
Menko Airlangga Minta Rumah Sakit Bantu Akselerasi Pemberian Vaksin Booster ke Masyarakat

Menko Airlangga Minta Rumah Sakit Bantu Akselerasi Pemberian Vaksin Booster ke Masyarakat

Whats New
Sri Mulyani: Peranan Perempuan Sangat Menenetukan Kemajuan Negara

Sri Mulyani: Peranan Perempuan Sangat Menenetukan Kemajuan Negara

Whats New
Bahlil: Jangan Percaya Isu Ekonomi Indonesia di Ujung Resesi, Itu Hoaks Besar

Bahlil: Jangan Percaya Isu Ekonomi Indonesia di Ujung Resesi, Itu Hoaks Besar

Whats New
Lion Air Curhat Masih Jual Rugi Tiket Rute yang Dilayani Pesawat ATR

Lion Air Curhat Masih Jual Rugi Tiket Rute yang Dilayani Pesawat ATR

Whats New
Teken MoU dengan PBNU, Mendag Dorong UMKM Santri Naik Kelas

Teken MoU dengan PBNU, Mendag Dorong UMKM Santri Naik Kelas

Whats New
Pertamina, PLN, BRI, Telkom Masuk 5 Perusahaan Terbesar di RI, Ini Kata Erick Thohir

Pertamina, PLN, BRI, Telkom Masuk 5 Perusahaan Terbesar di RI, Ini Kata Erick Thohir

Whats New
Tarif Tol Serpong-Balaraja Gratis, Berlaku 10-21 Agustus

Tarif Tol Serpong-Balaraja Gratis, Berlaku 10-21 Agustus

Whats New
Ratusan Guru PPPK Kaget Formasi Penempatan Tidak Sesuai, Ini Jawaban BKN

Ratusan Guru PPPK Kaget Formasi Penempatan Tidak Sesuai, Ini Jawaban BKN

Whats New
Tebar Dividen, Emiten Beras Ini juga Berikan Diskon bagi Para Pemegang Sahamnya

Tebar Dividen, Emiten Beras Ini juga Berikan Diskon bagi Para Pemegang Sahamnya

Whats New
Singapura Merajai PMA, Bahlil: Mungkin Uang Orang Indonesia

Singapura Merajai PMA, Bahlil: Mungkin Uang Orang Indonesia

Whats New
Ini Peran Lembaga Kliring dalam Perdagangan Emas Digital

Ini Peran Lembaga Kliring dalam Perdagangan Emas Digital

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.