Ditjen Pajak Diusulkan Jadi Badan Independen untuk Genjot Penerimaan

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai sudah saatnya Direktorat Jenderal Pajak menjadi badan sendiri, tidak lagi berada di bawah Kementerian Keuangan.

Hal ini, kata dia, sesuai nawacita Jokowi mengenai pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). 

"BPN merupakan gagasan yang harus segera direalisasikan sebagai badan yang terpisah dari Kemenkeu, yang diharapkan akan meningkatkan penerimaan seperti di beberapa negara yang telah menerapkannya," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/11/2016).

Menurut Misbakhun, saat ini Ditjen Pajak memiliki tugas besar. Namun, kelembagaannya hanya diatur berdasar Peraturan Menteri Keuangan sebagai turunan Peraturan Presiden tentang Struktur Organisasi Kementerian.

"Ditjen Pajak belum memperoleh kewenangan dalam mengatur SDM, organisasi, dan anggaran sendiri. Ditjen Pajak sebagai otoritas pajak masih dikelompokkan sebagai single directorate in ministry of finance," katanya. 

Padahal, lanjut Misbakhun, negara-negara di Asia Tenggara yang mendapatkan penerimaan pajak dalam jumlah besar sudah menjadikan Ditjen Pajak sebagai badan independen.

Singapura telah membentuk badan terpisah untuk penerimaan negara sejak 1993, sementara di Malaysia sejak 1992. Otonomi tersebut menjadikan organisasi lebih independen sehingga mengurangi tekanan politik terhadap otoritas pajak. Sejak saat itu, penerimaan kedua negara naik signifikan.

"Karena itulah, kita harus mulai buka wacana bagaimana memperkuat DJP secara kelembagaan melalui Badan Penerimaan Pajak," ucapnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengaku akan terus berupaya menjadikan Ditjen Pajak sebagai badan selaras dengan tujuan reformasi perpajakan.

Pernyataan perempuan yang kerap disapa Ani itu terlontar saat ditanya wartawan terkait rencana keluarnya Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan dan menjadi badan independen.

Menurut Ani, hal yang paling paling penting dari suatu badan seperti Ditjen Pajak adalah fungsinya.

"Jadi bukan masalah badannya, melainkan apakah kelembagaan ini bisa melaksanakan fungsinya secara kredibel, secara bersih dari korupsi, dan secara efektif. Itu adalah hal yang paling penting," ujar Ani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Ani mengatakan, Kementerian Keuangan akan melihat kinerja dan sejarah terbentuknya Ditjen Pajak terlebih dahulu untuk menyikapi rencana pembuatan aturan badan independen perpajakan.