Menteri ATR: Indonesia Masih Tertinggal dalam Penataan Ruang Lahan Kelapa Sawit

NUSA DUA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan, Indonesia masih sangat tertinggal dengan negara lain terkait penataan ruang lahan kelapa sawit. Ketertinggalan tersebut kata Sofyan menyebabkan terjadinya tumpang tindih lahan yang ada saat ini.

"Kita masih tertinggal dalam sektor penata ruangan lahan kelapa sawit," ujar Sofyan saat membuka Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke 12 di Nusa Dua, Bali, Kamis (24/11/2016).

Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian ini menilai, dari lahan sawit sekitar 11 juta hektar yang ada di Indonesia dengan total produksi sebesar 30 juta ton CPO seharusnya memiliki tata kelola ruang lahan yang baik.

Tak heran jika isu tumpang tindih lahan ini kerap kali dijadikan alasan para pemerhati lingkungan untuk terus mengkritisi perkembangan industri sawit yang telah menyerap kurang lebih sekitar 5,5 juta masyarakat yang ada di sekitar lahan sawit.

"Industri ini sedang menghadapi tantangan, misalnya produktifitas terkait umur plasma yang sebagian perlu diremajakan. Isu negatif seperti tidak ramah lingkungan, berkurangnya keanekaragaman hayati sampai keamanan pangan. Salah satu jawaban tersebut saya pikir adalah perbaikan tata ruang," terangnya.

Terlebih lagi, dengan adanya instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera mewujudkan peta tunggal atau one map policy terkait kebijakannya.

Kebijakan peta tunggal itu sejalan dengan semangat reforma agraria yang menjadi program prioritas pemerintah. Dengan kebijakan itu, Jokowi berharap agar perkara sengketa lahan yang terjadi di masyarakat dapat segera diselesaikan dan tidak menjadi berlarut-larut.

Jokowi juga mengingatkan, pembuatan peta tunggal itu harus disinkronisasi pula dengan perangkat hukum yang ada. Dengan begitu peta tunggal tidak akan menjadi masalah baru.

"Segera lakukan sinkronisasi sistem hukum dan semua peraturan sehingga tak menimbulkan dualisme, tidak menimbulkan multitafsir dan mengakibatkan sengketa agraria lagi," ujar Jokowi beberpa waktu lalu.

Jokowi menegaskan, kebijakan peta tunggal merupakan bagian dari program besar reforma agraria yang dicanangkan pemerintah. Percepatan kebijakan itu diyakini mampu menyelesaikan ketimpangan dan kemiskinan.

"Saya berharap reforma agraria dapat menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di pedesaan," tandas Jokowi.