Gapki Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kepesertaan di Trans Pacific Partnership

NUSA DUA, KOMPAS.com - Pemerintah perlu mempelajari kembali rencana Indonesia bergabung dalam kerjasama Trans Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP), mengingat si pemrakarsanya yakni Amerika Serikat (AS), justru berencana keluar dari TPP tersebut.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, jadi atau tidaknya Indonesia masuk dalam TPP, Indonesia bisa memetik hal positif dari rencana-rencana kerjasama antar negara peserta TPP.

"Ada area-area yang bisa Indonesia pelajari di dalam TPP, apakah Indonesia mau ikut atau tidak," ujar Joko saat memberikan sambutan pembukaan 12th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2017 Price Outlook, di Nusa Dua Bali, Kamis (24/11/2016).

Menurut Joko, pemerintah Indonesia harus mengambil sikap terkait rencana bergabung ke TPP. Karena bagaimana pun juga Indonesia harus menjadi negara yang memiliki daya saing dengan negara lain.

"Apakah TPP itu adalah ketidakjelasan, maka Indonesia harus memperjelas posisinya untuk menciptakan daya saing, dengan meningkatkan itu kita meningkatkan perekonomian dengan cara efisien sehingga bisa bersaing dalam pasar global dengan peningkatan dan regulasi kita," tutur Joko.

Sebelumnya, Presiden terpilih AS Donald Trump menyatakan, AS bakal menghentikan perundingan perdagangan Kerja Sama Trans-Pasifik (TPP) pada hari pertamanya menjabat sebagai presiden.

Hal ini diumumkannya melalui pesan video tentang apa saja yang akan dilakukannya setelah diambil sumpah pada Januari 2017. Mengutip BBC, Selasa (22/11/2016), TPP ditandatangani oleh 12 negara yang mencakup 40 persen perekonomian dunia.

Trump pun menyatakan bakal mengurangi larangan-larangan yang menghalangi pekerjaan pada produksi batubara. Akan tetapi, ia tidak menyebut apakah bakal mencabut program jaminan sosial Obamacare atau membangun tembok pada perbatasan AS-Meksiko.

Kedua hal ini sebelumnya dinyatakan oleh Trump dalam kampanyenya. TPP disetujui tahun 2015 oleh negara-negara antara lain Jepang, Malaysia, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Meksiko, tetapi belum diratifikasi.

Tujuan pakta perdagangan ini adalah untuk mempererat hubungan ekonomi dan mendorong pertumbuhan.