"Cost Recovery", Simalakama Migas Indonesia?

KOMPAS.com – Cost recovery merupakan bagian tak terpisahkan dari kontrak kerja sama investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia, meskipun istilah ini tak eksplisit disebut dalam peraturan perundangan. Lalu, kenapa frasa tersebut kembali ramai diperbincangkan?

"Memahami cost recovery itu cukup pakai pemahaman atas prinsip dasar ekonomi,” ujar ekonom Faisal Basri dalam perbincangan dengan Kompas.com, medio November 2016.

Kalau usaha mau untung, lanjut Faisal, tentu saja sebelumnya kudu keluar modal. Jangan juga sekadar mengejar pendapatan dan bagian keuntungan lebih besar, lalu modal kerja dipangkas drastis.

(Baca juga: Pemerintah Revisi Aturan tentang "Cost Recovery")

Menurut Faisal, investor—terutama di sektor hulu migas—juga tak dapat dibilang senang ketika mendapatkan cost recovery tinggi. Terlebih lagi, penggantian biaya eksplorasi dan produksi migas tersebut akan menjadi pengurang dari pendapatan yang kemudian dibagi hasil dengan pemerintah.

Bicara cost recovery sektor hulu migas, tentu saja tak bisa terlepas dari skema kerja sama yang dipakai. Merujuk buku Ekonomi Migas-Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas karya Benny Lubiantara, model kerja sama tersebut tak tunggal.

Sama-sama seperti Indonesia menggunakan kontrak bagi hasil (production sharing contract atau PSC), misalnya, mekanisme pembagian keuntungan pun bisa berbeda di negara lain. Tentu saja, skema seperti konsesi juga akan berbeda lagi penerapannya soal hitungan angka-angka ekonominya.

"Mau apa pun skema yang dipakai, prinsip cost recovery selalu ada, hanya penamaan dan aplikasi yang sesuai kontrak dan sistem di negara masing-masing," kata Faisal.

Apa itu cost recovery?

Sebelum berkenalan dengan frasa tersebut, masyarakat harus memahami terlebih dahulu prinsip kontrak kerja sama yang sekarang diterapkan untuk industri hulu migas Indonesia. Sebagai informasi, sebelum menggunakan skema PSC, Indonesia juga pernah memakai sistem konsesi dan kontrak karya.

Seperti ditulis di situs web-nya, Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menganalogikan skema PSC dengan sistem sawah kontrak dalam sistem pertanian, yang sudah dikenal lama di negeri ini.

Dok SKK Migas Data, tren, dan tantangan migas Indonesia