Agar Investasi di Perbatasan Mudah, Pemerintah Godok Regulasi Khusus

Kompas.com - 01/12/2016, 16:46 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna meningkatkan potensi di wilayah perbatasan, saat ini pemerintah tengah mendorong agar investasi dapat masuk di wilayah tersebut.

Pemerintah berencana membuat regulasi khusus yang dapat menarik dan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha di daerah perbatasan.

Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, masuknya investasi ke wilayah perbatasan akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Ujung-ujungnya, akan berimbas pada kesejahteraan masyarakat dan juga menghilangkan kesan bahwa wilayah perbatasan merupakan daerah tertinggal.

Menurut Eko, investasi di daerah harus sesuai potensi dan peluang di masing-masing daerah.  Utamanya, investasi yang masuk harus memerhatikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal.

"Perlu dibuat regulasi khusus yang dapat menarik dan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha di daerah perbatasan,” ujar Eko dalam acara Potensi Daerah Perbatasan Tahun 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Dia menambahkan, investasi di daerah perlu dilakukan agar semakin memperkuat perekonomian di Indonesia. (Baca:  Pebisnis Diajak Berinvestasi di Perbatasan)

Sinergi 

Mendes Eko mengatakan, untuk mendorong investasi pada wilayah perbatasan diperlukan juga kerja sama dan sinergi lintas lembaga pemerintahan. Sehingga program tersebut berhasil dan mencapai pembangunan daerah yang berkesinambungan.

"Selama ini banyak daerah dan wilayah perbatasan tertinggal itu karena kementerian bekerja sendiri-sendiri jadi hasilnya kecil. Kalau kita semua bekerja sama, hasilnya akan besar," tegasnya.

Adapun dalam mendorong program investasi di wilayah perbatasan, pemerintah akan mendorong enam wilayah perbatasan yang potensial, diantaranya, Natuna, Nunukan, Belu, Kepulauan Talaud, Pulau Morotai hingga Merauke.

Sementara itu, selain mendorong investasi di wilayah perbatasan, pemerintah juga tengah mengoptimalkan beberapa program pembangunan desa, mulai dari penyaluran dana desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMD) hingga program One Village One Product (Ovop).

Ke depan, pemerintah juga akan menaikkan anggaran untuk dana desa. Dana desa dianggarkan Rp 47 triliun pada 2016, dan dana itu akan meningkat jadi Rp 60 triliun pada 2017.

Kompas TV Potret Wilayah Perbatasan Indonesia di Pulau Sebatik
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Whats New
Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Whats New
Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Spend Smart
Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Whats New
Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Spend Smart
Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Whats New
Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Whats New
Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Whats New
KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

Whats New
Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Whats New
Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Whats New
Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Whats New
Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Whats New
Isu 'Business Judgment Rule' dan 'Talent Mobility' di PP Nomor 23 Tahun 2022

Isu "Business Judgment Rule" dan "Talent Mobility" di PP Nomor 23 Tahun 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.