Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BKPM: Selain Bertolok Ukur ke Yuan, Ukur Juga dengan Euro

Kompas.com - 08/12/2016, 12:15 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengatakan, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat saat ini tidak bisa lagi dijadikan patokan untuk mengukur ekonomi Indonesia.

Ia meminta masyarakat juga mengukur nilai tukar rupiah dengan mata uang negara lain, seperti yuan renminbi (China).

Mendengar pernyataan Presiden, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong pun angkat bicara akan hal tersebut.

Menurut mantan Menteri Perdagangan ini, selain Yuan yang dijadikan tolok ukur fundamental ekonomi tanah air, dirinya juga menyarankan untuk mencoba bertolok ukur ke mata uang lain seperti Euro.

"Harus memperluas tolak ukur kita, coba kita ukur dengan EURO atau Yen atau Yuan, mungkin rupiah menguat, kelihatan lebih bagus," ujar Thomas Lembong saat menghadiri breakfast meeting bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Menurut Thomas Lembong, dengan Indonesia memiliki banyak acuan mata uang sebagai fundamental perekonomian RI, maka akan semakin memperbaiki kondisi perekonomian negara.

Mungkinkah Beralih dari Dollar?

Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizky memiliki kekhawatiran tersendiri, jika keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk beralih acuan fundamental ekonomi dari dollar Amerika Serikat (AS) ke mata uang Yuan jadi diterapkan.

Dengan Indonesia beralih acuan dari dollar AS ke Yuan, hanya ibarat keluar dari mulut harimau masuk ke mulut serigala.

"Kita tidak steril, karena Yuan juga sedang dihajar habis-habisan swapp currency-nya oleh dollar," kata Yanuar kepada Kompas.com.

Apalagi, menurut Yanuar, jika keinginan tersebut jadi diterapkan maka kondisi China saat ini akan dirasakan juga oleh Indonesia.

"Malah kita bisa celaka bareng sama China. Kita harus berhati-hati juga," terangnya.

Kalaupun keinginan tersebut diterapkan, harus ada kesepakatan antar negara. Namun, lagi-lagi jika ini diterapkan akan menimbulkan kerugian tersendiri bagi Indonesia.

"Peralihan itu soal kesepakatan, akan ada banyak tantangan. Kalau sekarang dilakukan, China juga sedang dalam tantangan berat. Saya khawatir pada akhirnya kita terkena turbulensinya yuan," tandas Yanuar.

Kompas TV Nilai Euro Ambruk Akibat Kisruh Politik Italia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com