Kompas.com - 09/12/2016, 17:25 WIB
|
EditorLatief


KOMPAS.com
- Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia berhadapan dengan tantangan pemenuhan pasokan. Namun, ada risiko besar yang juga membayangi tantangan tersebut.

Sejak 2004, Indonesia telah menjadi net importer minyak. Dengan tingkat konsumsi migas yang sama dengan saat ini, Indonesia juga terancam menjadi net importer gas, bahkan net importer energi.

(Baca juga: Mitos atau Fakta, Indonesia Kaya Migas?)

Dok SKK Migas Proyeksi minyak dan gas bumi Indonesia

Padahal, konsumsi migas Indonesia rata-rata tumbuh 8 persen per tahun, merujuk data Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Tanpa upaya mencari sumber cadangan terbukti baru (eksplorasi) yang bernilai ekonomis, ancaman krisis energi ada di depan mata.

(Baca juga: Waktunya Melawan Kutukan, Menolak Bala "Resources Curse")

Tantangan tak berhenti di situ. Eksplorasi bukan upaya tanpa risiko. Butuh biaya besar dan teknologi tinggi, apalagi tren potensi cadangan migas Indonesia mengarah ke kawasan timur dan lautan dalam.

Sudah begitu, pencarian tak selalu mendapati hasil sesuai harapan. Sebagai gambaran, merujuk data SKK Migas, pada kurun 2002-2010 ada 100-an perusahaan migas yang harus kehilangan biaya sekitar 3,9 miliar dollar AS—setara sekitar Rp 54 triliun—karena ekplorasi tak berhasil.

Nominal tersebut hampir menyamai total Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) DKI Jakarta pada 2016 yang bernilai Rp 62,9 triliun. Angka itu mendekati 7 kali lipat APBD Kota Surabaya, 10 kali APBD Kota Medan, dan lebih dari 12 kali APBD Kota Makassar, untuk tahun anggaran yang sama.

Situasi ini ibarat simalakama. Pasokan tetap harus tersedia, tapi butuh biaya besar untuk mendapatkannya. Mengandalkan anggaran negara—dengan gambaran risiko sedemikian besar—juga bakal jadi persoalan baru di tengah gonjang-ganjing perekonomian global.


Dok SKK Migas Skema Kontrak Bagi Hasil (PSC) untuk investasi di sektor hulu migas Indonesia

Di sinilah kehadiran skema cost recovery dalam kontrak kerja sama bagi hasil (production sharing contract atau PSC) menjadi strategis. Ibaratnya, skema ini memindahkan risiko dari negara kepada investor atau perusahaan migas.

Namun, bukan pula berarti kepemilikan lapangan migas beralih ke investor. Sebagaimana ketentuan konstitusi, kekayaan alam Indonesia tetap harus pula dikuasai negara.

Lalu, bagaimana mendudukkan cost recovery yang akhir-akhir ini kembali mencuat di pemberitaan, yang bahkan jadi perdebatan dan kontroversi?

Simak uraian lengkap mengenai topik ini di Visual Interaktif Premium (VIP) Kompas.com "Cost Recovery, Simalakama Migas Indonesia".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Sri Mulyani Bikin 'Stress Test' APBN Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Jokowi Minta Sri Mulyani Bikin "Stress Test" APBN Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Whats New
Ekonom: Dampak Ketegangan China-Taiwan Lebih Buruk dari Perang Rusia-Ukraina

Ekonom: Dampak Ketegangan China-Taiwan Lebih Buruk dari Perang Rusia-Ukraina

Whats New
Hubungan China-Taiwan 'Memanas', Bahlil: Harus Kita Waspadai

Hubungan China-Taiwan "Memanas", Bahlil: Harus Kita Waspadai

Whats New
Bahlil: Mau Tahun Politik, Jangan Sampai Terjadi 'Wait and See' Investasi

Bahlil: Mau Tahun Politik, Jangan Sampai Terjadi "Wait and See" Investasi

Whats New
Kejahatan Perbankan Meningkat, Mitigasi dari Sisi Teknologi Makin Diperlukan

Kejahatan Perbankan Meningkat, Mitigasi dari Sisi Teknologi Makin Diperlukan

Rilis
Jokowi Minta APBN 2023 Kredibel dan Sehat untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Jokowi Minta APBN 2023 Kredibel dan Sehat untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Whats New
Apa Itu Teori Keunggulan Mutlak dalam Perdagangan Internasional

Apa Itu Teori Keunggulan Mutlak dalam Perdagangan Internasional

Earn Smart
Simak Cara Transfer Pulsa XL dan 3 dengan Mudah

Simak Cara Transfer Pulsa XL dan 3 dengan Mudah

Whats New
Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Ekonom: Jelas Lecehkan Posisi Indonesia...

Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Ekonom: Jelas Lecehkan Posisi Indonesia...

Whats New
Percepat Transformasi Digital, Perbankan Butuh Solusi TI Terkini

Percepat Transformasi Digital, Perbankan Butuh Solusi TI Terkini

Whats New
Kinerja Ekspor RI Dinilai Bisa Raup Untung dari Gejolak Situasi Global

Kinerja Ekspor RI Dinilai Bisa Raup Untung dari Gejolak Situasi Global

Whats New
Mentan SYL: Pertanian Menjadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Mentan SYL: Pertanian Menjadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Whats New
Kerja Sama ESB-Asensi Bantu UMKM Kuliner Kembangkan Bisnis Lebih Luas

Kerja Sama ESB-Asensi Bantu UMKM Kuliner Kembangkan Bisnis Lebih Luas

Whats New
Kapan Kemungkinan BI Bakal Naikkan Suku Bunga Acuan?

Kapan Kemungkinan BI Bakal Naikkan Suku Bunga Acuan?

Whats New
Sri Mulyani Waspadai Penurunan Harga Komoditas di 2023

Sri Mulyani Waspadai Penurunan Harga Komoditas di 2023

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.