Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Skema Gross Split Belum Tentu Bikin Industri Migas Lebih Menarik

Kompas.com - 10/12/2016, 17:34 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Regulasi mengenai skema baru kerja sama minyak dan gas bumi (migas) yaitu Gross Split dalam waktu dekat akan dirilis. Pemerintah berharap pengganti skema bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) ini mampu mendorong kinerja industri migas.

Menurut Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro, menarik tidaknya (attractiveness) industri migas di Indonesia masih tetap tergantung pada berapa persen bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor dengan skema Gross Split ini.

"Jadi masih belum bisa dikatakan (Gross Split) ini kan jauh lebih menarik dibandingkan dengan sistem yang sekarang (PSC)," kata Komaidi ditemui usai diskusi on air di Jakarta, Sabtu (10/12/2016).

Komaidi mengatakan, ada kemungkinan skema Gross Split ini akan mendorong investasi di industri migas yang semakin besar. Akan tetapi, ada kemungkinan pula skema Gross Split ini justru membuat investasi di industri migas menjadi tidak berjalan.

Alasannya, satu hal yang membedakan dari skema PSC yaitu, pada skema Gross Split ini kontraktor menjadi pihak yang menanggung risiko (risk taker) secara penuh. Dalam skema Gross Split ini tidak dikenal istilah pengembalian biaya operasi atau cost recovery (CR) sebagaimana yang ada dalam skema PSC.

"Kalau cost structure tidak efisien, maka akan menjadi biaya tambahan, dan tentu kontraktor akan dirugikan karena pemerintah enggak mau tahu dengan itu," ucap Komaidi.

Inefisiensi struktur biaya itu bisa berasal dari internal kontraktor seperti salah pengelolaan. Namun, bisa juga ditimbulkan dari lingkungan eksternal, misalnya karena perizinan yang rumit, serta gejolak sosial yang bisa memengaruhi investasi.

"Sehingga dengan skema Gross Split itu, proses perizinan yang mudah menjadi jauh lebih relevan," ujar Komaidi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah masih terus membahas perubahan skema PSC menjadi skema Gross Split dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan.

"Karena itu mengenai cost recovery. Tetapi, enggak lama juga selesai itu (pembahasan). Sebisa mungkin sebelum akhir tahun sudah selesai," kata Darmin di kantornya Jumat (9/12/2016) malam.

Kriteria bagi hasil

Menurut Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, ada lima kriteria dalam menentukan prosentase bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor dalam skema Gross Split.

Pertama, dilihat dari besarnya cadangan migas sebuah lapangan. Kedua, lokasi lapangan. Ketiga, kondisi dan kriteria lapangannya. Keempat, tingkat kesulitannya. Serta kelima, jenis lapangan migas apakah konvensional atau non-konvensional.

Kompas TV Bagimana Harga Minyak Terbentuk?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com