MA Nilai Aturan Peta Jalan Industri Rokok Nasional Bertentangan dengan UU

Kompas.com - 13/12/2016, 14:57 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Uji materi terhadap Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 63 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Industri Hasil Tembakau 2015 hingga 2020 telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA).

MA memutuskan Permenperin tersebut bertentangan dengan lima peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga tidak sah atau tidak berlaku secara umum.

Lima peraturan tersebut yakni Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain itu, UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Economic Social and Cultural Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Gugatan uji materi terhadap Permenperin Nomor 63 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Industri Hasil Tembakau 2015 hingga 2020 diajukan oleh Komisi Nasional Pengendalian Tembakau.

Ketua penasihat hukum penggugat Todung Mulya Lubis mengatakan, putusan MA sangat penting buat Indonesia dalam memperjuangkan hak kesehatan nasional.

"Karena kalau Permenperin itu dijalankan, maka akan ada peningkatan produksi rokok lima hingga 7,4 persen per tahun," ujar Todung dalam Video Conference di Jakarta, Selasa (13/12/2016).

Menurutnya, angka tersebut bukan angka yang sedikit, dan jika kebijakan itu berjalan seperti yang direncanakan hingga tahun 2020 maka industri akan memproduksi 524,2 miliar batang rokok.

"Jika perkiraan penduduk Indonesia di tahun 2020 adalah 270 juta orang, maka di tahun itu setiap anak-anak maupun dewasa akan merokok 1900-an batang rokok per tahun," imbuhnya.

Sementara itu, salah satu kuasa hukum Solidaritas Advokat Publik Pengendalian Tembakau Indonesia (SAPTA) Azas Tigor Nainggolan mengatakan, ada logika terbalik antara visi Presiden dengan Menteri Perindustrian untuk melindungi hak kesehatan setiap masyarakat.

"Visi pemerintah melindungi hak kesehatan setiap masyarakat. Beda dengan Menperin yang mengeluarkan kebijakan adanya target produksi rokok sebesar itu. Jika, ada peraturan yang dipersoalkan secara hukum, maka peraturan itu cacat hukum," ungkap Tigor.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Willem Petrus Riwu sebelumnya menjelaskan, ke depan akan ada beberapa langkah yang akan diambil mulai dari mencabut, menyempurnakan atau membuat aturan baru. "Tetapi keputusan terakhir tetap di tangan Pak Menteri," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.