Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BI Berharap Presiden Dukung Proses RUU Redenominasi Rupiah

Kompas.com - 19/12/2016, 12:16 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini, Senin (19/12/2016), Bank Indonesia (BI) meluncurkan dan secara resmi mengeluarkan uang rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun emisi 2016.

Acara ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, jajaran menteri, dan keluarga serta ahli waris 12 orang pahlawan nasional yang diabadikan sebagai gambar muka pada uang tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur BI Agus DW Martowardojo juga meminta dukungan Presiden terkait proses Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi Rupiah.

Wacana redenominasi rupiah sudah lama bergulir, namun RUU terkait kebijakan tersebut masih belum gol.

“Kami juga ingin mengusulkan kepada Bapak Presiden, mohon untuk mendukung proses penyelesaian RUU Redenominasi Rupiah,” kata Agus pada acara Peresmian Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Tahun Emisi 2016, Senin pagi.

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo menunjukkan mata uang rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun emisi 2016 di Blok M Square, Jakarta, Senin (19/12/2016). Bank Indonesia resmi meluncurkan uang NKRI tahun emisi 2016 dengan menampilkan 12 pahlawan nasional yakni 7 uang rupiah kertas dan dan 4 uang rupiah logam.
Agus menyatakan, dengan adanya RUU tersebut, maka akan dilakukan penyederhanaan jumlah digit denominasi rupiah. Selain itu, akan diikuti pula oleh penyesuaian harga barang dan jasa.

Redenominasi rupiah tidak akan mengurangi daya beli masyarakat. Di samping itu, redenominasi rupiah bukan sanering dan memiliki masa transisi minimal selama delapan tahun setelah UU disahkan.

“Dengan dukungan presiden, kami akan melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan untuk penyelesaian RUU tersebut,” ujar Agus.

Sejatinya, RUU Redenomasi Rupiah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. Namun, pelaksanaan redenominasi rupiah masih menunggu payung hukum dalam bentuk undang-undang dan proses pembahasan RUU Redenominasi Rupiah harus melalui DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com