Paket Kebijakan Ekonomi Lengkap, tetapi Minim Implementasi

Kompas.com - 20/12/2016, 18:17 WIB
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi shutterstockIlustrasi pertumbuhan ekonomi
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah telah menerbitkan lima paket kebijakan ekonomi sepanjang tahun 2016, yakni paket kebijakan IX hingga XIV.

Paket-paket kebijakan tersebut meliputi kebijakan di sektor industri, investasi, peningkatan daya beli masyarakat, logistik, peningkatan ekspor, dan pariwisata nasional.

Sejatinya, kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi berbagai hambatan kegiatan ekonomi, baik konsumsi, investasi, produksi, maupun perdagangan internasional. Sehingga, ekonomi domestik dapat tumbuh lebih baik.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Akhmad Akbar Susanto menjelaskan, tidak semua paket tersebut dapat dinilai dampaknya dalam waktu cepat.

Mengingat sebagian dari kebijakan-kebijakan tersebut terkait dengan perbaikan iklim usaha yang memiliki timelag bagi pelaku usaha.

“Apalagi, permintaan domestik dan global yang masih lemah membuat dampak kebijakan kebijakan pada kegiatan ekonomi domestik belum akan signifikan. Beberapa paket kebijakan tersebut diperkirakan belum akan memberikan dampak yang efektif, baik dari sisi teknis implementasi maupun dari sisi substansi kebijakan,” jelas Akbar dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Akbar menjelaskan, dari sisi teknis implementasi, beberapa paket kebijakan tersebut belum didukung oleh payung hukum yang bersifat permanen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sosialisasi kepada pihak terkait masih rendah, sementara implementasi kebijakan oleh kementerian atau lembaga terkait juga berjalan lambat dan beberapa paket kebijakan sulit dievaluasi kemajuannya karena tidak memiliki target waktu yang terukur.

Dari sisi substansi kebijakan, beberapa kebijakan masih bersifat parsial dan belum menyentuh substansi persoalan yang hendak diselesaikan.

Akbar memberi contoh, pada paket kebijakan X yang merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Negatif Investasi dengan tujuan melindungi pengusaha kecil dan memberi kepastian batasan kepemilikan saham asing.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.