Ini Beda Indonesia, India, dan Inggris untuk Paksa Google Bayar Pajak

Kompas.com - 22/12/2016, 18:23 WIB
Kotak wempat pensil warna-warni disusun membentuk logo Google di kantor Google Indonesia, Jakarta (28/5/2015) Oik Yusuf/ Kompas.comKotak wempat pensil warna-warni disusun membentuk logo Google di kantor Google Indonesia, Jakarta (28/5/2015)
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum menemukan titik terang penyelesaian kasus pajak Google di Indonesia. Padahal, pendekatan yang dilakukan sudah mengadopsi Inggris dan India yang sukses "memaksa" perusahaan raksasa internet asal Amerika Serikat (AS) itu membayar pajak.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, meski pendekatan sudah dilakukan, ada yang hal membedakan dari kasus pajak Google di Indonesia dibandingkan dengan Inggris dan India.

"Yang membedakan adalah agregasi dukungan dan akumulasi 'kemarahan' publik yang tidak terjadi di sini," ujar Yustinus kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (22/12/2016).

Di India, terlebih di Inggris, tekanan kepada Google begitu besar. Bahkan, kata Yustinus, tekanan besar pada perusahaan asal AS itu juga mengalir dari parlemen. Hal itu dinilai tidak terjadi dalam kasus pajak Google di Indonesia.

Sistem pemerintahan presidensial kemungkinan menjadi sebab peranan parlemen tidak terasa dalam menekan perusahaan asing layaknya Google. Oleh karena itu, kata Yustinus, peranan masyarakat membantu pemerintah untuk menekan Google harus dimulai.

"Publik harus diajak terlibat sebagai pressure group karena mereka adalah market bagi Google," kata dia.

Sebelumnya, pengamat perpajakan Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam juga mengungkapkan hak yang sama. Inggris berhasil menjajaki Google lantaran menyerangnya melalui dari dua tekanan, yaitu reputasi dan pemberlakuan jenis pajak baru.

Dari sisi reputasi, Inggris bahkan mencitrakan Google sebagai perusahaan yang tidak bermoral lantaran berupaya penghindaran pajak. Pernyataan itu keluar dari parlemen Negeri Ratu Elizabeth tersebut.

Dari sisi aturan, pemerintah Inggris membentuk peraturan perpajakan jenis baru, yakni diverted profit tax. Aturan ini dikenakan untuk perusahaan over the top (OTT), layaknya Google, yang membuat badan usaha tetap di negara lain yang tarif pajak penghasilannya di bawah 80 persen dari tarif PPh badan Inggris.

Dengan tarif PPh badan Inggris sebesar 20 persen, maka perusahaan OTT yang mendirikan badan usaha tetap di negara yang memiliki tarif PPh di bawah 16 persen (80 persen dari PPh badan Inggris) akan dikenakan diverted profit tax sebenar 25 persen.

Di Indonesia, Google tidak hadir secara fisik di Indonesia. Kantor Google Indonesia hanya melakukan tugas marketing dan itu sudah dilakukan pembayaran pajak. Namun, untuk transaksi iklan dari Indonesia, dilakukan oleh Google Regional Asia-Pasific yang berkantor pusat di Singapura. Perusahaan inilah yang diincar oleh pemerintah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.