Kompas.com - 23/12/2016, 06:00 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di Jakarta, Selasa (13/12/2016). Iwan Supriyatna/Kompas.comMenteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di Jakarta, Selasa (13/12/2016).
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyaknya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai 119 perusahaan dengan aset lebih dari sekitar Rp 4.500 triliun, membuat Menteri BUMN Rini Soemarno mengusulkan wacana yang cukup kontroversial.

Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Presiden Megawati Soekarnoputri ini mengusulkan pembentukan perusahaan induk raksasa atau super holding BUMN dan meniadakan Kementerian BUMN.

Menurutnya, pembentukan super holding BUMN sangat dibutuhkan. Jika wacana tersebut berhasil diterapkan, maka perusahaan-perusahaan pelat merah bisa bergerak leluasa dan lebih lincah dalam pengembangan bisnisnya dan mampu meningkatkan daya saing secara global dengan tidak lagi membebani anggaran negara.

Keinginan Rini bukan tanpa alasan, salah satunya berkaca dari Singapura yang telah lebih dulu memiliki perusahaan super holding yakni Temasek yang membawahi sejumlah sektor usaha, seperti telekomunikasi, teknologi, jasa keuangan, transportasi, industri, real estate, pertanian, energi, dan lembaga pembiayaan.

Selain Singapura, Malaysia juga telah memiliki perusahaan induk raksasa Khazanah Nasional Berhad yang telah terbukti keberhasilannya.

Super Holding menuai protes

Namun wacana yang digulirkan Rini rupanya tak berjalan mulus. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Achmad Hafisz Tohir langsung menanggapi serius akan hal ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurutnya, super holding itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 tentang ekonomi. Artinya bila dipaksakan, Menteri BUMN bisa divonis melanggar konstitusi.

"Kami minta pemerintah untuk berhati-hati mengambil kebijakan di tengah situasi ekonomi nasional dan global yang sedang lesu. Jangan sampai kebijakan yang belum matang konsep dan lemah dasar hukumnya ini berdampak pada iklim investasi dan perekonomian nasional," ujar Achmad Hafisz kala itu.

Jika alasan pemerintah adalah demi efisiensi dan meningkatkan ekuitas perusahaan maka super holding bukan satu-satunya solusi. Ada beberapa alternatif lain seperti revaluasi aset BUMN atau melalui mekanisme initial public offering atau IPO ke pasar modal bagi BUMN yang sehat dan kuat ekuitasnya.

Halaman:
Baca tentang


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.