PLN Minta Pemerintah Perjelas Status Listrik Swasta

Kompas.com - 26/12/2016, 07:12 WIB
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meminta kepada pemerintah agar memperjelas status pembangkit listrik swasta terintegrasi atau private power utility (PPU) di kawasan industri pasca pencabutan dua pasal UU No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Selama ini penentuan tarif di kawasan industri tidak melibatkan PLN.

I Made Suprateka, Kepala Satuan Unit Komunikasi Korporat PLN, mengungkapkan, mekanisme penjualan listrik di kawasan industri selama ini sifatnya hanya berkoordinasi dengan gubernur dan DPRD setempat.

Bahkan dalam praktiknya pengembang swasta PPU di kawasan industri juga menggunakan transmisi sendiri. Sehingga memang PLN tidak terlibat sama sekali dalam melakukan distribusi listrik.

"Praktis peran PLN hanya memberikan izin di awal saja sebagai bentuk koordinatif dan menyerap sisa kapasitas yang ada saja untuk disalurkan ke masyarakat," kata Made, kepada Kontan, pekan lalu.

Dia mendesak pemerintah agar segera memberikan kejelasan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), apakah nanti harus melibatkan PLN sebagai kontrol negara atau bentuk lain.

Apalagi saat ini. pengembang wilayah industri biasanya juga merangkap sebagai PPU, yang mendistribusikan listrik di kawasan tersebut. Nanti bila memang negara mewajibkan melaksanakan keputusan MK tersebut menurut Made, PLN belum mengetahui bentuk kontrol yang akan dilakukan ke PPU.

Kontrol negara melalui PLN bisa dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya penetapan tarif atas dan bawah. Menurut Made, MK mengharuskan kontrol dikembalikan ke negara.

"Bentuk kontrolnya bisa saja nanti menyesuaikan. Apakah PLN di situ atau BUMN lain harus memiliki saham atau bentuk kontrol lain, bikin peraturan baru yang harus mempertimbangkan tarif mempertimbangkan tiga pihak. Atau mereka menjual harus mengacu tarif dasar listrik, saya belum bisa bicara apa-apa," terang Made.

Selain status PPU yang terancam, pengembang swasta yang berada di wilayah remote yang melakukan penjualan listrik langsung ke masyarakat juga terancam oleh keputusan tersebut. "Kalau untuk pengembang listrik swasta (independent power producer) yang lain tidak ada masalah," kata dia.

Namun, IPP yang selama ini bermitra dengan PLN memang mestinya memenuhi beberapa hal agar ketersediaan listrik tidak ditanggung sendiri oleh PLN.

"IPP fokus saja kepada menyediakan cadangan listrik 30 persen untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga," ujar dia. Selain PLN dan IPP juga saat ini akan terus menyukseskan program 35.000 MW yang direvisi. "Kami fokus meningkatkan rasio elektrifikasi mencapai 98% pada tahun 2019," ujar Made. (Andy Dwijayanto)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber KONTAN



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Badai PHK Karyawan Belum Usai, Pengusaha Ungkap Penyebabnya

Badai PHK Karyawan Belum Usai, Pengusaha Ungkap Penyebabnya

Whats New
Hong Kong Tarik Varian Mie Sedaap, Wings Group Indonesia Buka Suara

Hong Kong Tarik Varian Mie Sedaap, Wings Group Indonesia Buka Suara

Whats New
Resesi Global di Depan Mata, Waktunya Kurangi Investasi dan Simpan Uang Tunai?

Resesi Global di Depan Mata, Waktunya Kurangi Investasi dan Simpan Uang Tunai?

Whats New
Resesi Global Mengancam, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Sudah Pulih

Resesi Global Mengancam, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Indonesia Sudah Pulih

Whats New
Dilema Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Stasiunnya Jauh dari Pusat Kota

Dilema Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Stasiunnya Jauh dari Pusat Kota

Whats New
Di Banyak Negara, Kereta Cepat Dibangun untuk Bersaing dengan Pesawat

Di Banyak Negara, Kereta Cepat Dibangun untuk Bersaing dengan Pesawat

Whats New
BUMN ID Food Kembangkan Ekosistem Rantai Pasok Nelayan

BUMN ID Food Kembangkan Ekosistem Rantai Pasok Nelayan

Whats New
Ekonomi Sirkular Berpotensi Sumbang PDB hingga Rp 638 Triliun pada 2030

Ekonomi Sirkular Berpotensi Sumbang PDB hingga Rp 638 Triliun pada 2030

Whats New
Konsep TMII 70 Persen Area Hijau, Kementerian PUPR: Bangunan Tak Diperlukan Kami Bongkar

Konsep TMII 70 Persen Area Hijau, Kementerian PUPR: Bangunan Tak Diperlukan Kami Bongkar

Whats New
Ekonom Ungkap Penyebab Rupiah Melemah ke Rp 15.200 per Dollar AS

Ekonom Ungkap Penyebab Rupiah Melemah ke Rp 15.200 per Dollar AS

Whats New
Program Kompor Listrik Batal, Wamen BUMN: Belum Ada Rencana Melanjutkan

Program Kompor Listrik Batal, Wamen BUMN: Belum Ada Rencana Melanjutkan

Whats New
Info Lengkap Biaya Admin Transfer BCA ke BRI

Info Lengkap Biaya Admin Transfer BCA ke BRI

Whats New
Cara Cetak Kartu ASN Virtual BKN secara Online

Cara Cetak Kartu ASN Virtual BKN secara Online

Whats New
Pimpin Sidang Pertemuan AMM G20, Mentan SYL: Kolaborasi adalah Kunci Atasi Tantangan

Pimpin Sidang Pertemuan AMM G20, Mentan SYL: Kolaborasi adalah Kunci Atasi Tantangan

Rilis
Indodax: Minat Investasi Kripto Tinggi, tapi Literasi Masih Jadi Tantangan

Indodax: Minat Investasi Kripto Tinggi, tapi Literasi Masih Jadi Tantangan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.