Kompas.com - 27/12/2016, 17:00 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya pemerintah dalam menekan harga daging sapi dalam negeri masih menjadi persolan yang belum kunjung usai.

Intervensi pasar yang dilakukan pemerintah dengan mendatangkan daging kerbau dan jeroan asal India agar meMberikan alternatif kepada masyarakat, hingga operasi pasar dan program Toko Tani Indonesia belum membuahkan hasil yang signifikan.

Pasca Natal dan menjelang akhir tahun 2016, harga daging sapi segar masih bertengger di Rp 110.000 sampai Rp 125.000 per kilogram (kg) di pasaran.

"Kalau harga daging, pantauan kami di beberapa wilayah memang harganya masih diatas Rp 100.000 per kg, ini masih tidak tergoyahkan signifikan terhadap intervensi yang sudah dilakukan pemerintah," ujar Rochadi Tawaf, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) kepada Kompas.com, Selasa (27/12/2016).

Dia menambahkan, saat ini harga daging sapi segar, kalaupun turun, tidak sampai di bawah Rp 100.000 per kg.

Menurutnya, faktor melambungnya harga daging segar di Indonesia karena dipengaruhi tingkat kebutuhan masyarakat dan tumbuhnya industri pengolahan daging.

Selain itu, tingkat kebutuhan tidak sesuai dengan suplai daging sapi. Rochadi mengatakan, daging sapi segar yang ada di pasaran saat ini sudah tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.

Hal ini disebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat dan lebih memilih konsumsi daging sapi.

"Populasi naik, kesejahteraan naik, seharusnya ini diikuti dengan meningkatkan suplai ke pasaran. Kalau jumlah suplainya tidak mengikuti pertumbuhan populasi dan kesejahteraan, pasti harga barang (sapi) ya naik tinggi," ungkapnya.

Dia mengungkapkan, setiap satu tahun sekali akan ada peningkatan konsumsi daging sapi masyarakat dan diperlukan juga peningkatan produksi sapi dalam negeri.

Nah, peningkatan ini yang belum diperhitungkam oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Pertanian.

"Kedua Kementerian tersebut seharusnya memiliki data valid berapa jumlah populasi masyarakat yang berpotensi mengkonsumsi bahan makanan pokok seperti daging, dan berapa suplai ke pasaran. Jika data ini benar, maka seharusnya tidak ada kenaikan harga yang signifikan," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Whats New
RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.