Pertamina: Ini 3 Hambatan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

MINAHASA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengemukakan bahwa pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia masih terhambat sejumlah hal.

Padahal, Indonesia harus menggenjot EBT dalam rangka menambah pasokan listrik dalam program kelistrikan 35.000 mega watt (MW).

Selain itu, Indonesia harus memenuhi target mereduksi emisi gas rumah kaca (GRK), sesuai dengan ratifikasi perjanjian Paris Agreement yang diteken oleh DPR pada Oktober 2016 lalu.

Dalam ratifikasi tersebut, Indonesia harus mematuhi Nationally Determined Contribution (NDC) dengan target pemangkasan 29 persen emisi GRK hingga 2030.

Apa penghambat perkembangan EBT di tanah air?

Menurut Dwi, hambatan pertama adalah teknologi dan penguasaan SDM lokal atas teknologi tersebut. Sebab, banyak teknologi untuk pembangunan dan pengelolaan EBT yang belum dikuasai oleh tenaga ahli di Indonesia.

Oleh sebab itu, Indonesia masih perlu tenaga kerja asing yang berpengalaman di bidang ini untuk melakukan transfer teknologi.

Hambatan kedua adalah adanya social barrier dari masyarakat. Misal dalam Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dinilai akan merusak hutan lindung dan sebagainya.

"Padahal adanya PLTP malah melindungi alam sekitarnya," ujar Dwi, usai acara peresmian PLTP Lahendong unit 5 dan 6 serta peresmian PLTP Ulubelu (di Lampung) oleh Presiden Joko Widodo di Tompaso, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa (27/12/2016).

Hambatan ketiga yakni terkait harga. Dwi mengatakan, saat ini harga energi fosil sedang rendah. Sehingga jadi tantangan bagi harga energi baru dan terbarukan untuk bersaing dengan harga energi fosil tersebut.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam pidato sambutannya di acara peresmian proyek PLTP milik Pertamina tersebut mengatakan bahwa masalah listrik berkaitan dengan daya saing Indonesia.

Sebab selain untuk masyarakat, listrik juga diperuntukkan bagi industri. Dia berpesan agar listrik di Indonesia tidak lebih mahal dari negara lain.

Jokowi mencontohkan PLTA Serawak di Malaysia yang harga jual listriknya hanya 2 sen dollar AS per Kwh. Sementara harga listrik PLTA di Indonesia 7 sen dollar AS per Kwh.

Lalu listrik dari tenaga surya di Uni Emirat Arab harganya 2,9 sen dollarvAS per Kwh, sementara di Indonesia 14 sen dollar AS.

Padahal, kata Jokowi, air di Indonesia melimpah, sungai melimpah. Ada sungai Mahakam, Musi, Bengawan Solo. "Kalau disitu dibangun dan harga 2 sen dollar AS, disitulah daya saing Indonesia meloncat naik," ujarnya.