Anggaran Defisit, Arab Saudi Akan Naikkan Pajak dan Harga BBM

DUBAI, KOMPAS.com - Arab Saudi adalah salah satu negara yang terdampak keras akibat anjloknya harga minyak dunia. Karena penerimaan dari minyak jeblok, defisit anggaran Arab Saudi mencapai 366 miliar riyal pada tahun 2015 dan 297 miliar riyal tahun ini.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah Arab Saudi untuk menambal defisit anggaran tersebut. Bahkan, untuk pertama kalinya Arab Saudi berutang dari pihak asing dan berhasil memperoleh 175 miliar dollar AS pada Oktober 2016.

Sebelumnya, Arab Saudi sudah memangkas subsidi energi dan memotong gaji pegawai negara. Namun, semua langkah tersebut dirasa masih belum cukup untuk menyelamatkan anggaran negara yang jebol.

Mengutip CNN Money, Rabu (28/12/2016), pemerintah Arab Saudi dalam Program Penyeimbangan Fiskal 2020 menyatakan ada beberapa langkah yang akan dilakukan dalam beberapa tahun ke depan untuk memperbaiki fiskal.

"Pemerintah harus memotong belanja modal setidaknya 90 persen, memangkas belanja operasional pemerintah setidaknya 30 persen, memangkas gaji pemerintahan setidaknya 30 persen, dan memangkas manfaat pensiun pemerintahan," tulis pemerintah Arab Saudi dalam laporannya.

Dalam laporan itu, pemerintah Arab Saudi berencana akan kembali menaikkan harga BBM. Pada tahun ini, pencabutan subsidi air, gas, dan pasokan energi lainnya diperkenalkan dan diharapkan bisa menghemat sekira 28 miliar riyal.

Pemerintah pun mengekspektasikan penghematan sebesar 209 miliar riyal per tahun dari program pencabutan subsidi secara gradual.

Kebijakan lainnya adalah menaikkan pajak. Pemerintah Arab Saudi sudah menaikkan biaya visa untuk pengunjung dan meningkatkan pula pajak kota. Namun, pada tahun 2017 mendatang, pemerintah juga akan memperkenalkan pajak untuk ekspatriat dan tanggungan-tanggungannya.

Pajak ini akan dimulai dari 100 riyal per bulan dan naik secara bertahap hingga menjadi 800 riyal per bulan pada tahun 2020. Selain itu, pada kuartal II 2017, pemerintah juga akan mengenakan pajak terhadap produk-produk seperti minuman manis dan tembakau.

Kemudian, pada tahun 2018, pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan barang secara umum pun akan diperkenalkan. Pemerintah Arab Saudi menargetkan penerimaan non-minyak akan mencapai 152 miliar riyal pada tahun 2020 mendatang.