Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perlu Tambahan Insentif dan Jumlah Pegawai Karantina di Perbatasan

Kompas.com - 09/01/2017, 17:49 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

ENTIKONG, KOMPAS.com - Badan Karantina Pertanian (Baranta) meminta dukungan DPR untuk menambah insentif kepada para pegawai yang berada di perbatasan.

Hal itu dinilai sangat penting mengingat tugas dan tanggung jawab pegawai di perbatasan terbilang berat.

"lni yang akan coba kami dorong untuk buat Peraturan Presiden-nya," ujar Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian Banun Harpini di Entikong, Kalimantan Barat, Senin (9/1/2017).

Kedatangan Banun ke Entikong dalam rangka meninjau pelayanan karantina di perbatasan Indonesia-Malaysia itu.

Dalam kunjungan itu, ia mendengarkan curahan hati pegawainya di perbatasan. Selama ini, para pegawai karantina di perbatasan tidak mendapatkan insentif khusus apapun, hanya tunjangan kinerja seperti pegawai lainnya.

Sistem penggajian pun tetap berdasarkan golongan. Di sisi lain, beban biaya kehidupan di perbatasan terbilang tinggi. Belum lagi ada tanggung jawab menafkahi anak istri yang ditinggal di luar daerah.

Selain itu, Banun juga meminta dukungan DPR untuk menambah pegawai di perbatasan. Hal itu menyusul kebutuhan penjagaan barang di perbatasan.

Di tempat sama, Wakil Ketua Komisi IV Herman Haeron berjanji akan membahas usulan kenaikan insentif dan penambahan pegawai karantina di perbatasan dengan Menteri Pertanian secepatnya.

Ia menilai kedua persoalan itu menjadi hal yang krusial mengingat peran dan tanggung jawab besar pegawai karantina di perbatasan.

"Memang harus ada tambahan gaji. Kalau tidak ya fasilitas yang perlu ditambahkan misalnya mess, tranportasi, supaya pegawai bisa bekerja baik," kata Herman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kala Kemenko Perekonomian dan Kemendag Saling “Lempar Batu” soal Utang Minyak Goreng... 

Kala Kemenko Perekonomian dan Kemendag Saling “Lempar Batu” soal Utang Minyak Goreng... 

Whats New
Didorong Sentimen AI, Nasdaq Ditutup Menguat 1,37 Persen

Didorong Sentimen AI, Nasdaq Ditutup Menguat 1,37 Persen

Whats New
Ini Temuan BPK di Cucu Usaha Semen Indonesia dan Proyek Gas JTB

Ini Temuan BPK di Cucu Usaha Semen Indonesia dan Proyek Gas JTB

Whats New
Timnas Amin Kritik Kebijakan Hilirisasi, Bahlil: Pikirannya Jangan Sempit

Timnas Amin Kritik Kebijakan Hilirisasi, Bahlil: Pikirannya Jangan Sempit

Whats New
Sebagian Besar Serangan Siber ke Perusahaan akibat dari Kelalaian Manajemen

Sebagian Besar Serangan Siber ke Perusahaan akibat dari Kelalaian Manajemen

Whats New
Soal ASN Berkinerja Buruk Akan Dipindah ke IKN, Kepala Otorita: Itu Bercanda Kali...

Soal ASN Berkinerja Buruk Akan Dipindah ke IKN, Kepala Otorita: Itu Bercanda Kali...

Whats New
[POPULER MONEY] Dampak Boikot Produk Israel ke Indonesia | Mendag Izinkan TikTok Duet dengan Tokopedia

[POPULER MONEY] Dampak Boikot Produk Israel ke Indonesia | Mendag Izinkan TikTok Duet dengan Tokopedia

Whats New
Bahlil Bocorkan Perkembangan Nasib Kontrak Freeport

Bahlil Bocorkan Perkembangan Nasib Kontrak Freeport

Whats New
Ganjar Kunjungi IKN, Kepala Otorita Sebut Terbuka untuk Semua Capres

Ganjar Kunjungi IKN, Kepala Otorita Sebut Terbuka untuk Semua Capres

Whats New
Zalora Indonesia Tunjuk Aashish Midha sebagai CEO Baru

Zalora Indonesia Tunjuk Aashish Midha sebagai CEO Baru

Whats New
Subsidi Tarif LRT Jabodebek 2023 Hampir Rp 120 Miliar

Subsidi Tarif LRT Jabodebek 2023 Hampir Rp 120 Miliar

Whats New
Upaya IDSurvey untuk Bantu Capai Nol Emisi Karbon

Upaya IDSurvey untuk Bantu Capai Nol Emisi Karbon

Whats New
Soal Kabar TikTok Gandeng Tokopedia, Bahlil: Saya Belum Tahu

Soal Kabar TikTok Gandeng Tokopedia, Bahlil: Saya Belum Tahu

Whats New
Pertamina EP Cepu Janji Ikuti Rekomendasi BPK soal Proyek Gas JTB

Pertamina EP Cepu Janji Ikuti Rekomendasi BPK soal Proyek Gas JTB

Whats New
Evaluasi Penyaluran KUR, dari Debitur Tak Punya NPWP sampai Biaya 'Siluman'

Evaluasi Penyaluran KUR, dari Debitur Tak Punya NPWP sampai Biaya "Siluman"

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com