Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Sumut Minta Ada Dana Bagi Hasil Perkebunan

Kompas.com - 11/01/2017, 18:44 WIB
|
EditorM Fajar Marta

K104-15 - Mei Leandha Foto;

MEDAN, KOMPAS.com - Gubernur Sumut HT Erry Nuradi mengatakan, dana bagi hasil perkebunan merupakan cita-cita dan harapan Provinsi Sumut dan provinsi lain yang memiliki lahan perkebunan luas.

Sumut, menurutnya, punya daerah perkebunan seluas 20 jutaan hektar. Namun, luas tersebut tidak berkontribusi langsung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Dana bagi hasil perkebunan menjadi cita-cita kita bersama. Luasnya area perkebunan Sumut sangat sedikit atau bisa dibilang tidak ada yang berkontribusi langsung ke PAD. Kecuali PBB yang diterima kabupaten. Kalau hasil perkebunan langsung ke pusat berupa PPN dan PPH," kata Erry di seminar dan bedah buku berjudul Koeli Kontrak Tempo Doeloe, Rabu (11/1/2017).

Seharusnya hasil perkebunan seperti sawit dan karet juga sama dengan tembakau yang langsung memberikan kontribusi berupa pajak rokok.

Apalagi kedua komoditas itu juga bisa ditanam ulang laiknya tembakau. "Kita berharap perkebunan kelapa sawit dan karet bisa memberikan kontribusi sama dengan tembakau. Ini yang ingin kita perjuangkan," ucapnya.

Tidak hanya Sumut, lanjut dia, beberapa provinsi lain juga mengharapkan adanya dana bagi hasil perkebunan.

Provinsi-provinsi ini perlu duduk bersama dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan.

"Mungkin menteri keuangan juga setuju. Tapi masalahnya ini undang-undang yang belum membolehkan. Makanya perjuangan kita ini bisa diaspirasikan wakil-wakil kita di senayan paling tidak merevisi atau membentuk undang-undang perkebunan," pungkas Erry.

Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba mengatakan, pihaknya mendorong lahirnya undang-undang bagi hasil perkebunan.

Pasalnya sejak zaman kuli kontrak, hasil perkebunan tidak dinikmati masyarakat tapi dinikmati bangsa penjajah.

"Perkebunan harus memberi kontribusi langsung kepada pemerintah daerah. Selama ini PAD Sumut terbesar dari pajak kendaraan. Padahal Sumut dikenal dengan perkebunan sejak dulu," kata Parlindungan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Investor Asing Kembali Catat Net Buy, Saham Perbankan Masih Paling Diminati

Investor Asing Kembali Catat Net Buy, Saham Perbankan Masih Paling Diminati

Earn Smart
IHSG Berpotensi Tertekan, Cermati Saham-saham Berikut Ini

IHSG Berpotensi Tertekan, Cermati Saham-saham Berikut Ini

Earn Smart
Sengkarut Asuransi Bermasalah Bikin Presiden Jokowi 'Gerah', Bagaimana Penanganannya hingga Saat Ini?

Sengkarut Asuransi Bermasalah Bikin Presiden Jokowi "Gerah", Bagaimana Penanganannya hingga Saat Ini?

Whats New
[POPULER MONEY] Beli Minyakita Maksimal 10 Liter, Harus Pakai KTP | Uji Coba Beli Elpiji 3 Kg Pakai KTP akan Diperluas

[POPULER MONEY] Beli Minyakita Maksimal 10 Liter, Harus Pakai KTP | Uji Coba Beli Elpiji 3 Kg Pakai KTP akan Diperluas

Whats New
Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Earn Smart
Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Spend Smart
Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Whats New
Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Rilis
Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Whats New
Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi 'Food Grade' di Jombang

Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi "Food Grade" di Jombang

Whats New
BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

Whats New
Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Whats New
Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Whats New
Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Whats New
BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+