Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Australia Tegaskan TPP Belum Berakhir, walau Ditolak Trump

Kompas.com - 13/01/2017, 14:30 WIB
Aprillia Ika

Penulis

Sumber Reuters

KOMPAS.com — Australia mendeklarasikan bahwa pakta perdagangan dalam kerangka Trans-Pacific Partnership (TPP) belumlah berakhir walau ada penolakan dari presiden terpilih AS, Donald Trump.

Hal itu diungkapkan Pemerintah Australia menjelang pertemuan PM Australia Turnbull dengan PM Jepang Shinzo Abe di Sydney, Sabtu mendatang. Pertemuan tersebut akan membahas perdagangan dua negara.

Pertemuan dua kepala negara tersebut terselenggara di tengah tingginya tensi antar-negara di sekitar laut China Selatan, seiring klaim China atas teritori tersebut.

"Pembicaraan bahwa TPP sudah mati itu pembicaraan prematur. Kami perlu memberikan waktu ke AS untuk mempelajari isu ini," kata Menteri Perdagangan Australia, Steven Ciobo, kepada radio Australian Broadcasting Corporation (ABC), Jumat (13/1/2017).

Saat ini, 12 anggota TPP, yang tujuan dasarnya adalah memangkas hambatan perdagangan di ke-12 negara tersebut, tidak akan berjalan tanpa AS. Pakta perdagangan tersebut tidak melibatkan China, dan anggotanya kebanyakan adalah negara di Asia dengan pertumbuhan tercepat.

Pakta tersebut sudah lima tahun jadi pembicaraan, sebab memerlukan ratifikasi enam negara yang mencerminkan 85 persen GDP di semua anggota TPP.

Berdasarkan ukuran ekonomi AS, pakta perdagangan tersebut tidak bisa berjalan tanpa AS.

Ciobo mengatakan bahwa, jika TPP ditolak, Australia akan mencari perjanjian perdagangan bebas lain secara mandiri ke negara Asia. "Kami akan terus mencari kerja sama perdagangan sebab Australia adalah negara perdagangan," kata dia.

Jepang sendiri merupakan satu-satunya negara yang sudah meratifikasi menuju TPP, sementara butuh waktu dua tahun bagi semua anggota dewan untuk menyetujui pakta perdagangan ini.

(Baca: Di Tengah Ketidakpastian, Jepang Tetap Ratifikasi TPP)

Kompas TV RI Minta Dukungan Cile

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Reuters


Terkini Lainnya

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh, KAI Minta Bantuan Pemerintah

Whats New
Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Tiket Kereta Go Show adalah Apa? Ini Pengertian dan Cara Belinya

Whats New
OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

OJK Bagikan Tips Kelola Keuangan Buat Ibu-ibu di Tengah Tren Pelemahan Rupiah

Whats New
Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Pj Gubernur Jateng Apresiasi Mentan Amran yang Gerak Cepat Atasi Permasalahan Petani

Whats New
LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

LPEI dan Diaspora Indonesia Kerja Sama Buka Akses Pasar UKM Indonesia ke Kanada

Whats New
Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Unilever Tarik Es Krim Magnum Almond di Inggris, Bagaimana dengan Indonesia?

Whats New
Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Simak 5 Cara Merapikan Kondisi Keuangan Setelah Libur Lebaran

Earn Smart
Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Studi Kelayakan Kereta Cepat ke Surabaya Digarap China, KAI: Kita Enggak Ikut

Whats New
Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Bisa Berimbas ke Harga Barang Elektronik

Whats New
Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Pendaftaran UM-PTKIN 2024 Sudah Dibuka, Ini Link, Jadwal, hingga Alurnya

Whats New
Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Rincian Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 23 April 2024

Spend Smart
Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Pembentukan Badan Penerimaan Negara Masuk Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 2025

Whats New
Neraca Dagang RI Kembali Surplus, BI: Positif Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

Neraca Dagang RI Kembali Surplus, BI: Positif Topang Ketahanan Eksternal Ekonomi

Whats New
Sambut Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Kadin: Akan Berikan Kepastian bagi Dunia Usaha

Sambut Putusan MK soal Sengketa Pilpres, Kadin: Akan Berikan Kepastian bagi Dunia Usaha

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga BCA

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di CIMB Niaga hingga BCA

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com