Pedagang Keluhkan Biaya Sewa dan Layanan di Pusat Perbelanjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaku usaha yang tergabung dalam Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengeluhkan tingginya biaya sewa tempat dan biaya layanan di pusat perbelanjaan.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, dalam dua tahun belakangan, situasi ekonomi pada pusat perbelanjaan berjalan sangat berat.

"Ekonomi di pusat belanja berjalan sangat berat karena kami pelaku usaha dan kami benar-benar yang menjalani setiap hari, jadi kami tahu apa yang terjadi," ujar Budi dalam konferensi pers Hippindo di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Dia menambahkan, pertumbuhan ritel pada 2016 menorehkan rapor merah terlihat dari penurunan omzet dan penurunan daya beli masyarakat.

"Masih bisa buka toko dan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan di tahun 2016 sudah bisa dibilang bagus," jelasnya.

Pihaknya berharap tahun 2017 sektor ritel dapat bertahan, dengan diberikan perhatian terutama dari pengelola pusat perbelanjaan dan pemerintah.

Menurutnya, salah satu kontribusi biaya yang terbesar dan membebani peritel adalah kenaikan biaya service charge (biaya layanan) yang bisa mencapai 30 persen.

"Belum lagi beban biaya sewa yang bisa naik puluhan persen bahkan bisa lebih dari 100 persen. Kami berharap pihak mall tidak menaikkan biaya-biaya termasuk sewa dan service charge. Namun apabila naik, kami meminta agar tidak melewati kenaikan inflasi," ungkap Budi.

Menurutnya, jika biaya-biaya operasional naik ditambah dengan kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) maka pelaku usaha akan menaikkan harga jual kepada konsumen dan berimbas pada penurunan daya beli.

"Ujung-ujungnya tidak mampu menutup biaya operasional dan akan berakibat dengan penutupan toko dan PHK," paparnya.

Ke depan, pelaku usaha berharap pada pemerintah agar memberikan perhatian mengenai hambatan di sektor ritel, salah satunya dengan segera menerbitkan regulasi yang mengatur hubungan pengelola pusat belanja dengan tenant.

Harapannya regulasi tersebut akan mengatur seperti harga sewa kontrak lahan kios, besaran biaya layanan, sehingga ada kejelasan terkait biaya tersebut dan tidak berbeda-beda.

"Ritel di Indonesia banyak menghidupi industri Iokal dengan tenaga kerja yang besar. sehingga apabila industri ritel terpuruk maka akan mengganggu perekonomian nasional. Untuk itu kami sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah," harap Budihardjo.