Pelaku Usaha Tembakau Keberatan dengan Larangan Iklan Rokok di Televisi

Kompas.com - 18/01/2017, 19:36 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno mengatakan, rencana larangan iklan rokok di televisi merupakan adopsi dari perjanjian internasional Framework Convention on Tobacco Control (FTCT).

Fungsi FTCT adalah membatasi dan mengontrol penyebaran produk tembakau seperti rokok dan telah ada 183 negara di dunia yang meratifikasi FCTC. Sementara Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi ataupun menandatanganinya.

Menurut Soeseno, FTCT tidak sesuai dengan karakteristik Indonesia yang memiliki banyak petani tembakau. Kondisinya sangat berbeda jika dibandingkan Australia dan Singapura yang tidak memiliki petani tembakau.

"Indonesia tidak meratifikasi peraturan tersebut. Di Indonesia, kretek adalah warisan budaya," kata Soeseno dalam acara Kongkow Bisnis Pas FM di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Ke depan, pihaknya berharap keadaan yang menghimpit industri rokok tidak terus menerus terjadi karena tidak semua produksi tembakau untuk kalangan industri.

"Ibu-ibu di Sulawesi sampai saat ini masih banyak yang menginang, mereka menggunakan tembakau, itu buat konsumsi pribadi. Masa, nantinya akan dilarang juga," jelas Soeseno.

Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo Siswoyo mengatakan, saat ini industri rokok dinilai sebagai bentuk usaha legal dan memiliki hak yang sama dengan industri lain dan iklan di televisi merupakan bentuk sarana komunikasi industri dengan konsumen.

"Sebagai industri yang legal kan sudah sepantasnya kami diberi ruang untuk melakukan komunikasi dengan konsumen. Kita semua harus fair lah terkait hal ini," ujar Budi.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, sebetulnya pelarangan iklan rokok di televisi masih menjadi wacana karena masih terjadi silang pendapat di kalangan anggota legislatif. Menurutnya, pembahasan terkait larangan iklan rokok tersebut diprediksi akan memakan waktu, mengingat banyak hal yang akan bersinggungan dengan peraturan ini.

"Kami memahami kalau peraturan tersebut akan bersinggungan dengan banyak aspek. Oleh karena itu, sampai saat ini masih banyak pertimbangan," kata Bobby.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Whats New
Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Whats New
HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

Whats New
Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Rilis
Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Whats New
Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Whats New
Segini Harga Pertalite jika Tidak Disubsidi Pemerintah

Segini Harga Pertalite jika Tidak Disubsidi Pemerintah

Whats New
Cara Cek Tagihan Listrik Online lewat HP, Bisa Tanpa Aplikasi

Cara Cek Tagihan Listrik Online lewat HP, Bisa Tanpa Aplikasi

Spend Smart
Kisah Neneng, Pilih 'Resign' lalu Buka Toko Kelontong, Ternyata Tak Semudah yang Dibayangkan...

Kisah Neneng, Pilih "Resign" lalu Buka Toko Kelontong, Ternyata Tak Semudah yang Dibayangkan...

Whats New
Pemerintah Tidak Akan Bangun Infrastruktur Baru hingga 2024, Ini Sebabnya

Pemerintah Tidak Akan Bangun Infrastruktur Baru hingga 2024, Ini Sebabnya

Whats New
Jadi Pengelola Pelabuhan Ajibata dan Ambarita, ASDP: Permintaan Masyarakat Tinggi

Jadi Pengelola Pelabuhan Ajibata dan Ambarita, ASDP: Permintaan Masyarakat Tinggi

Whats New
Erick Thohir Pakai Baju Adat Pulau Rote pada Upacara HUT Ke-77 RI, Apa Maknanya?

Erick Thohir Pakai Baju Adat Pulau Rote pada Upacara HUT Ke-77 RI, Apa Maknanya?

Whats New
Kemenparekraf Genjot Kolaborasi untuk Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional pada 2023

Kemenparekraf Genjot Kolaborasi untuk Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional pada 2023

Whats New
Sri Mulyani Ungkap Anggaran Subsidi Energi Bisa 'Jebol'

Sri Mulyani Ungkap Anggaran Subsidi Energi Bisa "Jebol"

Whats New
Menteri ESDM: Pengolahan dan Pemurnian Mineral Kritis Wajib Dilakukan

Menteri ESDM: Pengolahan dan Pemurnian Mineral Kritis Wajib Dilakukan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.