Ini Penjelasan Rini Soemarno Soal Pengadaan Barang di Garuda Indonesia

Kompas.com - 20/01/2017, 21:44 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Garuda Indonesia digoyang oleh kasus suap pengadaan mesin Rolls-Royce pesawat Airbus yang melibatkan mantan direktur utamanya, Emirsyah Satar.

Pertanyaan pun mengemuka, bagaimana mekanisme pengadaan barang di BUMN penerbangan tersebut?

Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, meski BUMN, Garuda Indonesia sudah menjadi perusahaan publik.

Artinya, mekanisme pengadaan barang atau jasanya pun dilakukan layaknya perusahaan publik lainnya.

"Karena Garuda perusahaan publik, mereka pakai proses korporasi dan dewan komisaris, kecuali memang ada (hal penting dalam) jumlah yang besar (maka) ada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)," kata Rini di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/1/2017).

Meski begitu kata Rini, pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN, sebagai pemegang saham terbesar, dipastikan selalu mengecek pembelian barang bila dilakukan dalam jumlah besar.

Selain itu, pemerintah juga pasti berkoordinasi dengan dewan komisaris bila ada pengadaan barang atau jasa dalam jumlah besar.

Komisaris sendiri tugasnya yaitu untuk mengawasi kebijakan jajaran direksi perusahaan. "Deputi kami (di Kementerian BUMN) biasanya ngecek, setiap proses sudah dilakukan apa belum. Kami juga komunikasi sama dewan komisaris. Secara day to day, pengawasnya komisaris," ucap Rini.

Namun ia mengaku lupa siapa saja pihak yang memberikan persetujuan atas pengadaan mesin Rolls-Royce pesawat Airbus di Garuda Indonesia pada rentang 2005-2014.

Sebab, Rini sendiri baru menjadi Menteri BUMN pada akhir 2014. "Kemudian ini diakhir 2014 banyak perubahan (direksi dan komisaris). Jadi saya enggak hafal nih siapa siapa saja," ujarnya.

Meski begitu ia meyakini kasus suap pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia yang menjerat Emirsyah hanya kasus individu, bukan korporasi.

KPK juga menyatakan bahwa perkara ini murni perkara individu, bukan korupsi korporasi. Oleh karena itu, PT Garuda Indonesia dilepaskan dari perkara hukum ini.

Dalam perkara ini, Emirsyah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lima Tips Cuan 'Trading' Kripto Saat Kondisi Pasar Cenderung Turun

Lima Tips Cuan "Trading" Kripto Saat Kondisi Pasar Cenderung Turun

Earn Smart
Risiko Global Meningkat, Bos OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Harus Waspada

Risiko Global Meningkat, Bos OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Harus Waspada

Whats New
Harga Cabai hingga Bawang Naik, Luhut: Saya Usul Bupati Bikin Pertanian Kecil...

Harga Cabai hingga Bawang Naik, Luhut: Saya Usul Bupati Bikin Pertanian Kecil...

Whats New
Kini Berusia 57 Tahun, Telkom Siap Bawa Indonesia Menuju Transformasi Digital

Kini Berusia 57 Tahun, Telkom Siap Bawa Indonesia Menuju Transformasi Digital

Rilis
Kurangi Emisi 30 Persen pada 2030,  Ini Strategi Freeport Indonesia

Kurangi Emisi 30 Persen pada 2030, Ini Strategi Freeport Indonesia

Whats New
Pasar Kripto Dalam Tren 'Bearish', Tokocrypto Gratiskan Biaya 'Trading' dan Beli Bitcoin

Pasar Kripto Dalam Tren "Bearish", Tokocrypto Gratiskan Biaya "Trading" dan Beli Bitcoin

Whats New
Pemerintah Berkomitmen Kembangkan Literasi Keuangan bagi Petani hingga Nelayan

Pemerintah Berkomitmen Kembangkan Literasi Keuangan bagi Petani hingga Nelayan

Whats New
IHSG Ditutup Menguat, Rupiah Masih di Level Rp 15.000 per Dollar AS

IHSG Ditutup Menguat, Rupiah Masih di Level Rp 15.000 per Dollar AS

Whats New
Ke Depan, WNI Tak Perlu Tukar Uang Jika Pergi ke 4 Negara ASEAN Ini

Ke Depan, WNI Tak Perlu Tukar Uang Jika Pergi ke 4 Negara ASEAN Ini

Whats New
PMN Lambat Cair, Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terancam Mundur

PMN Lambat Cair, Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terancam Mundur

Whats New
Konsorsium GMR-AP II Resmi Kelola Bandara Kualanamu, Ini Harapan Erick Thohir dan Menhub Budi Karya

Konsorsium GMR-AP II Resmi Kelola Bandara Kualanamu, Ini Harapan Erick Thohir dan Menhub Budi Karya

Whats New
69 Delegasi akan Menghadiri Pertemuan Jalur Keuangan G20 Pekan Depan

69 Delegasi akan Menghadiri Pertemuan Jalur Keuangan G20 Pekan Depan

Whats New
Ini 5 Faktor Penyebab Harga Emas Naik Turun

Ini 5 Faktor Penyebab Harga Emas Naik Turun

Earn Smart
Anjlok Tajam, Simak Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian

Anjlok Tajam, Simak Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian

Spend Smart
Penurunan Emisi Karbon, Bos Freeport: Ada Biaya yang Tidak Kecil yang Harus Dikeluarkan...

Penurunan Emisi Karbon, Bos Freeport: Ada Biaya yang Tidak Kecil yang Harus Dikeluarkan...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.