Lembaga Pengelola Dana Bergulir Tingkatkan Pengawasan Pembiayaan

Kompas.com - 23/01/2017, 21:55 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Bali untuk penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Kerja sama ditandatangani oleh masing-masing pimpinan, Direktur Utama LPDB Kemas Danial dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Abdul Muni di Denpasar Bali Senin (23/1/2017).

Kesepakatan antar dua instansi tersebut untuk mengoptimalkan penyaluran dana bergulir sehingga dapat terserap dengan lancar, cepat dan aman kepada koperasi, usaha mikro kecil dan menengah. Dengan adanya kerja sama tersebut, Kejaksaan sebagai pengacara negara akan mengawal pelaksanaan penyaluran dana bergulir dan memberikan pendampingan apabila masuk ke ranah hukum (pengadilan).

"Dengan adanya adanya kerja sama ini kami harapkan penyaluran dana bergulir tetap lancar dan aman, sehingga kebetadaannya bisa dirasakan masyarakat," kata Kajati Bali Abdul Muni melalui keterangan resmi, Senin (23/1/2017).

Namun demikian lanjutnya, jika terjadi kendala di lapangan maka aparat kejaksaan siap membantu dan mendampingi proses hukum LPDB.

Direktur Utama LPDB Kemas Danial mengatakan, pihaknya akan meningkatkan kerja sama dengan kejaksaan tinggi di seluruh provinsi guna meminimalisir terjadinya kredit macet.

"Kerja sama dengan Kajati Bali adalah yang ke enam kalinya, sebelumnya sudah kita laksanakan dengan Kajati Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bengkulu, dan Sulawesi Selatan," ujarnya.

Dia menambahkan dalam waktu dekat kerja sama berikut akan dilaksanakan dengan Kajati Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lampung.

"Hingga akhir tahun 2017 ini kerja sama dengan Kajati seluruh Indonesia kita harapkan dapat terealisir," sambungnya. Program Unggulan Pemerintah Pada kesempatan itu Kemas Danial menjelaskan bahwa Dana Bergulir merupakan salah satu program unggulan pemerintah di bidang pemberdayaan dan pembiayaan KUMKM. Program lainnya adalah Kredit Usaha Rakyat ( KUR).

"Jika KUR dijamin pemerintah 70 persen dan 30 persen oleh bank pelaksana. Namun dana LPDB 100 persen bersumber dari APBN, sehingga kami sangat selektif dalam menyalurkan dana bergulir," tuturnya.

Dari data LPDB penyaluran dana bergulir dari 2008, hingga Desember 2016 total dana disalurkan sebesar Rp 8,11 triliun melalui 4.235 mitra usaha. Khusus Provinsi Bali sudah dikucurkan sebesar Rp 458, 69 miliar melalui 196 mitra. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang 'BUMN Legal Summit 2022', Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Jelang "BUMN Legal Summit 2022", Kementerian BUMN Edukasi Mahasiswa Hukum

Whats New
Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi 'Lifestyle Smart Retailer' Terbesar di Asteng

Transformasi Erajaya, dari Jualan Ponsel, Kini Fokus Jadi "Lifestyle Smart Retailer" Terbesar di Asteng

Whats New
Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Ketidakpastian Global Tidak Buat Warren Buffett Berhenti Borong Saham-saham Ini

Whats New
Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Kementerian PUPR Terima Anggaran Rp 125,2 Triliun, Ini Agenda Kerjanya

Whats New
Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Menhub Minta Maskapai Tak Kenakan Tarif Tinggi Tiket Pesawat

Whats New
[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

[POPULER MONEY] Token ASIX Anang Tak Masuk Kripto Terdaftar | Jokowi: Fundamental Ekonomi RI Baik

Whats New
Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Target Pendapatan Negara 2023 Dipatok Rp 2.443,6 Triliun, Paling Besar dari Perpajakan

Whats New
Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Token Tadpole Finance Resmi Jadi Aset Kripto Terdaftar di Bappebti

Rilis
Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Genjot Pemulihan Ekonomi Nasional, Puan Minta Pemerintah Pertajam Insentif Pajak

Whats New
Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

Hadapi Ancaman Resesi Global, Wakil Ketua MPR: RI Termasuk Negara yang Fundamental Perekonomiannya Kuat

Whats New
APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos

APBN 2023 Lebih Banyak Dikucurkan Buat Infrastruktur, Pendidikan, hingga Bansos

Whats New
Perumnas Gandeng IPB Sediakan Hunian Bagi Tenaga Pendidik

Perumnas Gandeng IPB Sediakan Hunian Bagi Tenaga Pendidik

Rilis
Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Spend Smart
Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BRI Britama X secara Online

Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BRI Britama X secara Online

Whats New
Erick Thohir Sebut Pertamina Belum Dapat Penugasan Naikkan Harga Pertalite

Erick Thohir Sebut Pertamina Belum Dapat Penugasan Naikkan Harga Pertalite

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.