Jokowi Minta Harga Gas Dikalkulasi Ulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa gas bumi harus dilihat bukan semata-mata sebagai komoditas, tapi harus dilihat sebagai modal pembangunan yang bisa memperkuat industri nasional, dan mendorong daya saing produk-produk industri di pasaran dunia.

Untuk itu, Presiden meminta soal harga gas ini betul-betul dihitung, dikalkulasi lagi agar bisa konkret dampaknya. 

Sehingga dampaknya bukan hanya pada peningkatan daya saing produk, tapi juga berdampak konkret pada penciptaan nilai tambah bagi pengembangan industri hilir.

"Saya juga minta laporan dari Menteri Perindustrian, Menteri ESDM mengenai pelaksanaan Perpres No 40 Tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi. Apakah ada kendala-kendala di lapangan, terutama pada tujuh bidang industri yang ditetapkan sebagai pengguna penurunan gas, harga gas," tegas Presiden Jokowi seperti dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (24/1/2017).

(Baca: Jokowi: Saya Tak Tahu Cara Turunkan Harga Gas, di Negara Lain Bisa)

Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku telah mendapat informasi mengenai sudah ditetapkan penurunan harga gas untuk tiga bidang industri yaitu pupuk, baja, dan petrokimia.

Sementara itu untuk bidang industri lainnya, yaitu oleochemical, kaca, keramik, dan sarung tangan karet belum terakomodasi.

Hadir dalam rapat terbatas itu hadir antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, dan Mensesneg Pratikno. 

Hadir juga Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. 

Serta hadir juga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menhub Budi K Sumadi, Kepala BKPM Thomas Lembong, Dirut Pertamina Dwi Sutjipto, dan Dirut PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendi Prio Santoso.