Kepala BKPM: Aksi Demo dan Isu Pilkada Tak Pengaruhi Iklim Investasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, aksi demo seperti aksi 212 dan 411 yang berlangsung secara damai tak mempengaruhi iklim investasi baik dalam negeri maupun asing di Indonesia.

"Demo-demo seperti 212 atau 411 tidak berpengaruh ke investasi. Karena secara umum demo berlangsung aman dan damai, terlebih yang diangkat adalah isu ras dan agama," ujar Thomas Lembong di Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Bahkan, mantan Menteri Perdagangan ini menuturkan, mulai isu Pilkada DKI sampai pada isu anti China dan pekerja asing asal negeri tirai bambu tersebut tak menggangu iklim investasi.

"Isu anti Tionghoa dan pekerja asing dari sana belum berpengaruh signifikan ke investasi. Dan juga jangan sampai Pilkada memecah belah, apalagi berpengaruh ke reformasi ekonomi," terangnya.

Investasi yang tak terpengaruh isu-isu tersebut, ditandai dengan realisasi investasi selama 2016 sebesar Rp 612,8 triliun atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp 594,8 triliun.

"Selama Januari hingga Desember 2016, realisasi investasi dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) meningkat 20,5 persen menjadi Rp 216,2 triliun," tambah Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis.

Kemudian, untuk realisasi penanaman modal asing (PMA) selama Januari hingga Desember 2016 tercatat sebesar Rp 396,6 triliun. Capaian tersebut meningkat sebesar 8,4 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sepanjang 2016 tercatat bahwa realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 284,1 triliun atau meningkat sebesar 14,2 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari keseluruhan investasi, persentase penanaman modal di luar Pulau Jawa sebanyak 46,4 persen.

Sementara untuk Pulau Jawa sebesar Rp 328,7 triliun. Penanaman modal di Pulau Jawa masih mendominasi dengan persentase sebesar 53,6 persen.

"Untuk peningkatan investasi di luar Pulau Jawa ini diperlukan kerja sama dari semua pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah pusat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk lebih memberikan kemudahan bagi para investor," pungkas Azhar.