Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Investasi Tanah Akan Dibuat Mahal oleh Pemerintah

Kompas.com - 27/01/2017, 06:00 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, saat ini pemerintah tengah mencari cara agar masyarakat dalam melakukan investasi tidak selalu berbentuk bidang tanah.

Salah satu rencananya yakni wacana pengenaan pajak tanah yang tidak produktif (idle).

Menurut Darmin, saat ini masyarakat lebih menyukai berinvestasi dengan memiliki tanah dan tidak dalam jumlah yang sedikit. 

Hal tersebut menyebabkan ketimpangan di Indonesia karena tingginya harga tanah.

Diharapkan, pengenaan pajak tanah yang tidak produktif itu membuat investasi pembelian tanah menjadi jauh lebih mahal dari saat ini.

"Kami akan bikin supaya nyimpen-nyimpen uang di tanah itu (menjadi) mahal," ujar Darmin di Hotel Le Meridien, Jakarta, pada Kamis (26/1/2017).

Dia menegaskan, dengan adanya pengenaan pajak pada tanah tidak produktif, maka akan mendorong masyarakat untuk berinvestasi pada sektor produktif, salah satunya yakni pembelian saham.

Kedepan, pihaknya berharap masyarakat juga dapat mengubah kebiasaan berinvestasi tanah. Karena dengan model investasi tanah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap roda perekonomian.

"Saving dan investasi kita itu tanah, baik konglomerat atau perorangan sama saja. Di pinggir Jakarta banyak tanah tidak diapa-apakan," ungkapnya.

Dia menjelaskan, terkait pembahasan mulai dari definisi tanah menganggur, jenis pajak yang akan dikenakan, tata cara pemungutan pajak, masih dikaji oleh pemerintah dalam waktu dua pekan ke depan.

(Baca: Tanah "Nganggur" Akan Dikenai Pajak Progresif )

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com