Dua Bulan Jelang "Tax Amnesty" Berakhir, Pelaporan Harta Capai Rp 4.337 Triliun

Kompas.com - 28/01/2017, 13:22 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Program pengampunan pajak atau tax amnesty hanya menyisakan 61 hari lagi, atau sekitar dua bulan. Program langka itu akan berakhir pada 31 Maret 2017.

Memonitor pergerakan data di Direktorat Jenderal Pajak pada Sabtu (28/1/2017), harta yang dilaporkan kepada negara melalui tax amnesty sudah mencapai Rp 4.337 triliun. Rinciannya, harta yang dideklarasikan di dalam negeri mencapai Rp 3.182 triliun, harta deklarasi luar negeri Rp 1.014 triliun, dan harta yang dibawa kembali ke Indonesia atau repatriasi Rp 141 triliun.

Adapun total uang yang masuk ke kas negara melalui program tax amnesty mencapai Rp 110 triliun. Terdiri dari uang tebusan Rp 104 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp 770 miliar, dan pembayaran tunggakan Rp 5,87 triliun.

Tax amnesty sudah memasuki periode ketiga sejak 1 Januari 2017. Dengan begitu, besaran persentase tebusan untuk ikut program tersebut naik dari periode kedua.

Untuk deklarasi dalam negeri dan repatriasi harta dari luar negeri, tarifnya menjadi 5 persen, sedangkan untuk deklarasi luar negeri mencapai 10 persen. Adapun tarif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tarifnya tetap sama yakni 0,5 persen untuk harta di bawah Rp 10 miliar dan 2 persen untuk harta di atas Rp 10 miliar.

Meski tarifnya naik, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi meyakinkan masyakarat bahwa tax amnesty masih menarik.

"Tax amnesty tahap 1 atau 3 ini sama-sama menariknya. Tahap pertama tarifnya rendah, tahap terakhir ini karena memang terakhir dan tidak akan muncul kembali," ujar Ken di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (3/1/2017).

Sedari awal, pemerintah sudah menyampaikan bahwa program tax amnesty merupakan program langka. Bahkan bukan tidak mungkin menjadi program pengampunan pajak terakhir.

Setelah kebijakan itu berakhir pada 31 Maret 2017, pemerintah akan membuat kebijakan penegakkan hukum pajak yang lebih keras termasuk sanksi yang besar kepada wajib pajak yang tidak melaporkan semua hartanya kepada negara.

Oleh karena itu, Ken mengimbau agar masyakarat yang ingin ikut tax amnesty untuk segera ikut pada periode ketiga.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Perusahaan BUMN Harus Bisa Jadi Motor Tumbuhnya Ekonomi Syariah di Indonesia

Pengamat: Perusahaan BUMN Harus Bisa Jadi Motor Tumbuhnya Ekonomi Syariah di Indonesia

Whats New
Dalam Waktu Dekat, Nasabah Bank DKI Bisa Setor dan Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BCA

Dalam Waktu Dekat, Nasabah Bank DKI Bisa Setor dan Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BCA

Whats New
Sri Mulyani: Rp 203,4 Triliun Dana Pemda Mengendap di Bank Per Agustus 2022, Tertinggi dari Jatim

Sri Mulyani: Rp 203,4 Triliun Dana Pemda Mengendap di Bank Per Agustus 2022, Tertinggi dari Jatim

Whats New
Cara Cek Penerima BSU Tahap 3 yang Cair Pekan Ini

Cara Cek Penerima BSU Tahap 3 yang Cair Pekan Ini

Whats New
Sri Mulyani: APBN Agustus 2022 Surplus Rp 107,4 Triliun

Sri Mulyani: APBN Agustus 2022 Surplus Rp 107,4 Triliun

Whats New
Cerita Luhut ke AS, Ungkap Banyak Masalah Kelautan Saat Bertemu Majelis Umum PBB

Cerita Luhut ke AS, Ungkap Banyak Masalah Kelautan Saat Bertemu Majelis Umum PBB

Whats New
Merdeka Finansial: Bisa Memisahkan Kebutuhan dan Keinginan

Merdeka Finansial: Bisa Memisahkan Kebutuhan dan Keinginan

Earn Smart
Garuda Indonesia Ajukan Rekognisi Putusan Homologasi di AS

Garuda Indonesia Ajukan Rekognisi Putusan Homologasi di AS

Whats New
Beredar Isu Pertalite Lebih Boros, Pertamina Disarankan Lakukan Investigasi

Beredar Isu Pertalite Lebih Boros, Pertamina Disarankan Lakukan Investigasi

Whats New
Erick Thohir: Modal Ventura BUMN Sudah Danai 336 Startup

Erick Thohir: Modal Ventura BUMN Sudah Danai 336 Startup

Whats New
Tambah Akses Terminal Tahun Depan, IPCC Juga Sasar Layanan untuk Kendaraan Listrik

Tambah Akses Terminal Tahun Depan, IPCC Juga Sasar Layanan untuk Kendaraan Listrik

Whats New
Dorong Akses Kesehatan 'Real Time', AAA Indonesia Gandeng HealthMetrics

Dorong Akses Kesehatan "Real Time", AAA Indonesia Gandeng HealthMetrics

Whats New
Biznet Data Center dan Merkle Innovation Luncurkan Solusi Implementasi Private Cloud untuk Industri

Biznet Data Center dan Merkle Innovation Luncurkan Solusi Implementasi Private Cloud untuk Industri

Rilis
Perbedaan Gaji Kotor dan Gaji Bersih yang Perlu Kamu Tahu

Perbedaan Gaji Kotor dan Gaji Bersih yang Perlu Kamu Tahu

Earn Smart
Pemerintah Pulihkan Ratusan Izin Pertambangan yang Sempat Bermasalah

Pemerintah Pulihkan Ratusan Izin Pertambangan yang Sempat Bermasalah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.