Kompas.com - 29/01/2017, 12:30 WIB
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Tanah girik pada dasarnya adalah jenis tanah milik adat yang konversi haknya ke negara belum didaftarkan melalui Kantor Pertanahan.

Bukti girik yang ada selama ini hanyalah bukti kekuasaan bidang tanah tersebut dan bukti bahwa pajak tanah tersebut telah dibayarkan oleh pemilik girik, ini berarti bukti girik bukanlah bukti hak atas tanah.

Sertifikasi tanah girik masih tidak dilakukan oleh masyarakat karena minimnya pengetahuan mengenai proses konversi tersebut.

Padahal seharusnya menurut UU No. 5 Tahun 1960 atau UUPA (Undang Undang Pokok Agraria), seluruh tanah yang belum memiliki sertifikat (termasuk juga tanah girik) harus didaftarkan konversi haknya ke negara melalui Kantor Pertanahan setempat. 

Kemudian, dijadikan salah satu jenis hak yang terdapat di dalam UUPA, yaitu Hak Milik, HGB (Hak Guna Bangunan), Hak Pakai, HGU (Hak Guna Usaha) dan lainnya.

Berikut adalah cara untuk mengurus sertifikat tanah girik:

1.    Langkah pertama adalah pengurusan surat di Kantor Kelurahan atau Kantor Desa.

Beberapa surat yang harus Anda urus yaitu:

a.    Surat Keterangan Tidak Sengketa, surat ini ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa setempat dan dihadiri oleh saksi-saksi yang biasanya adalah pejabat RT (Rukan Tetangga) dan RW (Rukan Warga) setempat, atau pada daerah yang tidak ada RT/RW akan dihadiri oleh tokoh adat setempat.

b.    Surat Keterangan Riwayat Tanah, yang menceritakan riwayat penguasaan tanah dari masa awal hingga saat ini.

Halaman:



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

21 Negara Uni Eropa Tertarik Investasi di IKN

21 Negara Uni Eropa Tertarik Investasi di IKN

Whats New
Wilmar Group Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Fresh Graduate, Simak Persyaratannya

Wilmar Group Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Fresh Graduate, Simak Persyaratannya

Work Smart
Baznas RI Tak Akan Beri Perlindungan Hukum ke Pelaku Korupsi Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Baznas RI Tak Akan Beri Perlindungan Hukum ke Pelaku Korupsi Dana Zakat, Infak dan Sedekah

Whats New
[KOMPASIANIVAL 2022] Sekjen PP Perbasi: Indonesia Diapresiasi FIBA

[KOMPASIANIVAL 2022] Sekjen PP Perbasi: Indonesia Diapresiasi FIBA

Rilis
Menkop Teten Optimis Minyak Makan Merah Diluncurkan Januari 2023

Menkop Teten Optimis Minyak Makan Merah Diluncurkan Januari 2023

Whats New
Cara Beli Solar Subsidi Pakai QR Code MyPertamina

Cara Beli Solar Subsidi Pakai QR Code MyPertamina

Whats New
Lowongan Kerja Bank DKI untuk Lulusan D3-S1, Simak Persyaratannya

Lowongan Kerja Bank DKI untuk Lulusan D3-S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Berlaku di 11 Daerah, Beli Solar Subsidi Kini Wajib Pakai Qr Code MyPertamina

Berlaku di 11 Daerah, Beli Solar Subsidi Kini Wajib Pakai Qr Code MyPertamina

Whats New
Dituding Kerap Diatur oleh China, Luhut: Enggak Ada Sama Sekali Saya Mau Diatur

Dituding Kerap Diatur oleh China, Luhut: Enggak Ada Sama Sekali Saya Mau Diatur

Whats New
[Kompasianival 2022] Akmal Marhali: Kita Harus Sukseskan Bersama Piala Dunia U-20

[Kompasianival 2022] Akmal Marhali: Kita Harus Sukseskan Bersama Piala Dunia U-20

Rilis
Pencairan Berakhir 20 Desember, Simak Cara Cek Status Penerima BSU Lewat Kantor Pos di Aplikasi Pospay

Pencairan Berakhir 20 Desember, Simak Cara Cek Status Penerima BSU Lewat Kantor Pos di Aplikasi Pospay

Whats New
Buruh: Menko PMK Sebaiknya Tak Berkomentar Soal 'No Work No Pay'

Buruh: Menko PMK Sebaiknya Tak Berkomentar Soal "No Work No Pay"

Whats New
Cara Bayar PDAM lewat M-Banking dan ATM Mandiri

Cara Bayar PDAM lewat M-Banking dan ATM Mandiri

Spend Smart
PMI Manufaktur RI Makin Melambat, Tapi Pemerintah Yakin Permintaan Dalam Negeri Masih Kuat

PMI Manufaktur RI Makin Melambat, Tapi Pemerintah Yakin Permintaan Dalam Negeri Masih Kuat

Whats New
Peringatkan Pejabat yang Perlambat Urus Perizinan, Luhut: Masih Mau Jabatan Kau Lanjut atau Enggak?

Peringatkan Pejabat yang Perlambat Urus Perizinan, Luhut: Masih Mau Jabatan Kau Lanjut atau Enggak?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.