Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indef: Pemerintah Perlu Waspadai Efek Negatif Kebijakan Trump

Kompas.com - 31/01/2017, 18:50 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meminta pemerintah untuk mewaspadai kebijakan-kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih yakni Donald Trump yang banyak menuai protes dari berbagai negara.

Pasalnya, kebijakan-kebijakan Trump yang cukup menuai protes tersebut akan sangat berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang dalam hal ini rupiah, bahkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan mengalami koreksi.

"Para pelaku pasar modal pasti mulai risau, ini yang kita khawatirkan," kata Enny di Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Enny juga meminta pemerintah untuk mewaspadai kebijakan suku bunga The Fed. Karena bagaimana pun juga, meski perdagangan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat tidak begitu besar, namun karena mata uang regional yang digunakan adalah dollar AS, maka secara otomatis akan berdampak bagi perekonomian Indonesia.

"Suku bunga naik dampaknya mempengaruhi pelemahan nilai tukar mata uang dunia terhadap Amerika. Ini yang dikhawatirkan, termasuk Indonesia," tutur Enny.

Sekadar informasi, sikap Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah komando Presiden barunya Donald Trump terhadap Forum G20, belum bisa dipastikan. Karena selama ini negara-negara G20 memiliki prinsip keterbukaan ekonomi. Sementara Trump, mengusung kebijakan AS yang proteksionisme.

Masih banyak lagi kebijakan Trump yang sedang ditunggu oleh para pengambil kebijakan di level negara, pengusaha, maupun para manajer investasi. Kebijakan yang akan diambil Trump ini sangat penting bagi masa depan ekonomi dunia, termasuk ekonomi Indonesia.

Sebab itu, efek kebijakan Trump yang cenderung proteksionis ini menjadi faktor yang dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi global termasuk Indonesia.

Kompas TV Trump Pastikan Tak Lanjut Negosiasi TPP

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Whats New
Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Earn Smart
Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Earn Smart
Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Whats New
Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Whats New
1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com