Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Solusi Menko Darmin agar Produk Sawit Tak Selalu Disudutkan

Kompas.com - 02/02/2017, 13:30 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa kalangan menilai bahwa produk-produk turunan sawit merusak kesehatan penggunanya dan juga perkebunan sawit dikatakan cukup merusak ekositem lingkungan.

Guna menepis anggapan tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyarankan agar perusahaan-perusahaan penghasil maupun pengolah kelapa sawit membenahi sistem perkebunan kelapa sawitnya dan juga melakukan standardisasi perkebunan sawit.

"Kita harus bangun sistem agar semua pabrik kelapa sawit jelas. ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dilakukan supaya standar perkebunannya jelas. Itu dibuat supaya tidak ada lagi alasan kalangan global menyudutkan kelapa sawit. Kita tidak mau jadi pecundang dan bisa berdiri tegak," ujar Darmin di Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Darmin mencontohkan, ketika Pemerintah Perancis berencana memasukkan pajak impor tambahan untuk produk minyak mentah dan turunannya.

Di mana pengenaannya dilakukan bertahap dengan besaran 300 euro per ton pada 2017, 500 euro per ton pada 2018, dan terus meningkat hingga 900 euro per ton pada 2020.

Alhasil, kenaikan pajak pada produk kelapa sawit Indonesia ke Perancis meningkat. Oleh karena itu, standardisasi dikaitkan betul dengan pembenahan di bidang kelapa sawit.

"Saya tidak usah cerita dulu bagaimana menyelesaikan masalah Perancis, tapi sudah selesai. Dalam waktu dekat akan ada Perpres standardisasi ditandatangani dan kita mulai," terang Darmin.

Melalui standardisasi perkebunan, Darmin optimistis satu hingga dua tahun ke depan Indonesia menjadi negara penghasil kelapa sawit yang standarnya tidak bisa dipojok-pojokkan oleh pihak mana pun.

"Bahkan kita juga sudah membangun pendekatan lain dalam soal kebakaran, walaupun pasti kawan-kawan kelapa sawit mengubah pendekatan kebakaran hutan dari menjadi mencegah kebakaran hutan," pungkasnya.

(Baca: Sepanjang 2016, Produksi Minyak Sawit Alami Penurunan)

Kompas TV Pemerintah Hentikan Pembukaan Lahan Sawit Baru

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Sri Mulyani Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5 Persen

BERITA FOTO: Sri Mulyani Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5 Persen

Whats New
Ada Isu Biaya Haji Naik, Pegadaian Tawarkan Produk Pembiayaan Arrum Haji

Ada Isu Biaya Haji Naik, Pegadaian Tawarkan Produk Pembiayaan Arrum Haji

Rilis
Cara Daftar BBM Subsidi Pertamina Tanpa Aplikasi dan Syaratnya

Cara Daftar BBM Subsidi Pertamina Tanpa Aplikasi dan Syaratnya

Work Smart
BERITA FOTO: Fasilitas Data Center Area31 Resmi Beroperasi

BERITA FOTO: Fasilitas Data Center Area31 Resmi Beroperasi

Whats New
PUPR Kebut Pembangunan Akses Jalan di Labuan Bajo Sebelum Pelaksanaan ASEAN Summit

PUPR Kebut Pembangunan Akses Jalan di Labuan Bajo Sebelum Pelaksanaan ASEAN Summit

Rilis
IFG Targetkan Proses Migrasi Polis Jiwasraya Bisa Rampung Tahun Ini

IFG Targetkan Proses Migrasi Polis Jiwasraya Bisa Rampung Tahun Ini

Whats New
Imbas Merosotnya Bisnis Penjualan Ventilator, Philips akan PHK 6.000 Karyawannya

Imbas Merosotnya Bisnis Penjualan Ventilator, Philips akan PHK 6.000 Karyawannya

Whats New
Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Tetap Kuat meski IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan

Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Tetap Kuat meski IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan

Whats New
Menteri Teten: Inkubator Wirausaha Penting untuk Mengembangkan Usaha

Menteri Teten: Inkubator Wirausaha Penting untuk Mengembangkan Usaha

Whats New
Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Mentan SYL: Januari-Maret Ada Overstock 3 Juta Ton

Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Mentan SYL: Januari-Maret Ada Overstock 3 Juta Ton

Whats New
Kelanjutan Kasus Wanaartha Life, 600 Nasabah yang Mewakili 1.400 Polis Sudah Daftar ke Tim Likuidasi

Kelanjutan Kasus Wanaartha Life, 600 Nasabah yang Mewakili 1.400 Polis Sudah Daftar ke Tim Likuidasi

Whats New
Minyakita Langka, ID Food Minta Produsen Genjot Produksi

Minyakita Langka, ID Food Minta Produsen Genjot Produksi

Whats New
Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 1.202 Triliun di 2022, Paling Banyak Segmen Korporasi

Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 1.202 Triliun di 2022, Paling Banyak Segmen Korporasi

Whats New
Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Whats New
Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan 'Reshuffle'

Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan "Reshuffle"

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+