Posisi Wadirut Pertamina Dihapus

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada bulan Agustus 2016 lalu, Dewan Komisaris Pertamina mengusulkan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar ditambahkan jabatan wakil direktur utama (wadirut) di perusahaan energi nasional itu. Namun kini, melihat masalah dualisme kepemimpinan di tubuh Pertamina, Dewan Komisaris kembali meminta agar jabatan tersebut dihapus.

Demikian disampaikan Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno terkait pencopotan dua direksi Pertamina, yakni Direktur Utama Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang (Abe) di Jakarta, Jumat (3/2/2017).

Kegagalan duet Dwi dan Abe akhirnya membuat Dewan Komisaris Pertamina kembali menghapus posisi wadirut.

Rini menuturkan, awalnya Dewan Komisaris merasa perlu penguatan struktur organisasi Pertamina. Sebab, BUMN energi itu ke depan akan mengemban pekerjaan yang sangat berat.

Pertamina memiliki sejumlah megaproyek seperti revitalisasi kilang antara lain Dumai dan Balikpapan, serta pembangunan kilang baru seperti kilang Tuban. Pertamina juga mengemban tanggungjawab mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) satu harga.

Tak hanya itu, guna meningkatkan ketahanan energi, Pertamina juga dituntut agresif mencari sumber-sumber minyak bahkan sampai luar negeri. Terakhir, Pertamina juga diharapkan menyelesaikan pembentukan induk usaha (holding) BUMN energi.

"Berdasarkan itu Dewan Komisaris (Agustus 2016) menulis surat kepada kami bahwa dibutuhkan posisi wadirut," kata Rini. Namun dalam perjalannya, Rini mengatakan, ada permasalahan kepemimpinan yang ditemukan oleh Dewan Komisaris selaku pengawas Pertamina. Dewan Komisaris pun akhirnya melakukan interview kepada semua direksi.

Hasilnya, kata Rini, permasalahan kepemimpinan sudah akut dan membahayakan stabilitas Pertamina. Mengingat banyaknya pekerjaan besar yang menunggu di depan mata, Dewan Komisaris pun mengusulkan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham untuk memberhentikan dua pucuk pimpinan Pertamina.

Menerima usulan dari Dewan Komisaris, Rini lantas melaporkan hal tersebut di hari yang sama, kemarin, kepada Presiden RI Joko Widodo. Setali tiga uang, Jokowi menilai masalah kepemimpinan dapat mengganggu stabilitas Pertamina.

"Pada dasarnya Dewan Komisaris merasa bahwa mungkin dengan sistem Dirut dan Wadirut ini juga tidak tepat. Oleh karena itu, pada saat yang sama (dengan pemberhentian) posisi wadirut dihilangkan," imbuh Rini.

Dwi selanjutnya digantikan oleh pejabat sementara Yenni Andayani. Yenni akan menjabat selama 30 hari ke depan, sampai ada usulan baru dari Dewan Komisaris. Sementara itu, posisi wadirut ditiadakan.