Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BI dan Polda Lampung Segera Tindak "Money Changer" Ilegal

Kompas.com - 09/02/2017, 12:00 WIB
|
EditorAprillia Ika

BANDARLAMPUNG, KOMPAS.com - Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) atau "money changer" yang tidak memiliki ijin operasional kegiatandari Bank Indonesia (BI) akan mendapat penindakan dari kepolisian Daerah (Polda) Lampung setelah 7 April 2017.

Hal ini ditegaskan Kepala Divisi Sistem Pembayaran dan Peredaran Uang Rupiah BI Perwakilan Lampung, Noviarsano Manullang, dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Perjanjian Kerjasama Penegakan Hukum dan Polda Lampung di Kantor BI Lampung, Rabu, (8/2/2017).

"Kami koordinasi dengan Polda Lampung untuk menindak dan menertibkan money changer ilegal, " kata dia.

Langkah penegakan hukum terhadap money changer ilegal tersebut merupakan langkah koordinasi terbaru BI Lampung dengan Polda Lampung.

Untuk mengantisipasi tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, narkoba hingga kejahatan luar biasa lainnya yang terjadi lewat transaksi valuta asing. 

"Untuk di Lampung sendiri sejauh ini memang belum ada laporan masyarakat atau penindakan kasus yang berkaitan dengan operasional money changer," ujarnya.

Walaupun demikian, sebelum batas waktu berakhir, pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang memiliki usaha transaksi valas supaya segera mengurus ijin usahanya.

Polda Lampung dan BI Lampung sendiri selama ini sudah bekerja sama dalam untuk mengawasi kegiatan pertukaran uang asing.

Kegiatan tersebut seperti saling tukar informasi, pengamanan kas keliling, sistem distribusi uang, peningkatan kualitas SDM kedua belah pihak dan penindakan peredaran uang palsu.

Turut hadir dalam rapat tersebut adalah Direktur Pengamanan Objek Vital Kombes Pol Prabowo Santoso, perwakilan Direktur Shabara AKBP Ikhlas, Asisten Direktur BI Lampung Indrajaya, Manajer Humas BI Lampung Eko Listiyono dan para awak media.

Kompas TV Polisi Tangkap 3 WNA Pembobol Mesin ATM

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Menaker Dorong Terciptanya Kerja Layak Bagi Tenaga Kerja RI di Palestina

Whats New
Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Erick Thohir: Dalam 9 Bulan Terakhir 7,5 Juta Pengunjung Datang ke Sarinah

Whats New
Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Tiket Gratis Masuk Ancol pada 3 Februari 2023, Ini Cara Mendapatkannya

Whats New
Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Pertamina Geothermal IPO, Pasang Harga Awal Rp 820 - Rp 945 per Saham

Whats New
Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Cerita Petani Food Estate Humbahas: Benih Bawang Putih yang Dikasih, Mati...

Whats New
Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Syarat, Biaya, dan Cara Membuat Paspor Umroh

Work Smart
Inflasi: Pengertian, Penyebab hingga Dampaknya

Inflasi: Pengertian, Penyebab hingga Dampaknya

Whats New
Perkuat Organisasi, Ketua OJK Lantik 16 Pimpinan Satuan Kerja

Perkuat Organisasi, Ketua OJK Lantik 16 Pimpinan Satuan Kerja

Whats New
Penipuan sampai Kasus Gagal Bayar Jadi Latar Belakang Terbitnya UU PPSK Sektor Koperasi

Penipuan sampai Kasus Gagal Bayar Jadi Latar Belakang Terbitnya UU PPSK Sektor Koperasi

Whats New
Vale Indonesia Produksi 60.090 Metrik Ton Nikel Tahun 2022

Vale Indonesia Produksi 60.090 Metrik Ton Nikel Tahun 2022

Whats New
Sepanjang 2022, Agritech FishLog Serap 15.000 Ton Ikan dari Perairan RI

Sepanjang 2022, Agritech FishLog Serap 15.000 Ton Ikan dari Perairan RI

Whats New
Antisipasi Resesi, Berikut Ide Bisnis Sampingan Menggunakan Pikap

Antisipasi Resesi, Berikut Ide Bisnis Sampingan Menggunakan Pikap

BrandzView
Daftar Harga BBM di Seluruh Indonesia Berlaku Februari 2023

Daftar Harga BBM di Seluruh Indonesia Berlaku Februari 2023

Whats New
Kunjungan ke APRIL Group, Kadin Ajak Swasta Contoh Pembangunan Panel Surya

Kunjungan ke APRIL Group, Kadin Ajak Swasta Contoh Pembangunan Panel Surya

BrandzView
Menpan-RB: Tidak Ada Lagi Istilah ASN Pegawai Seumur Hidup yang Tidak Bisa Dipecat

Menpan-RB: Tidak Ada Lagi Istilah ASN Pegawai Seumur Hidup yang Tidak Bisa Dipecat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+