Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Paket Kebijakan Ekonomi Dinilai Belum Berdampak

Kompas.com - 09/02/2017, 16:14 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, paket kebijakan ekonomi yang digulirkan pemerintah belum berjalan maksimal.

Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan, tujuan awal digulirkannya paket kebijakan itu adalah mendorong daya saing industri nasional, peningkatan lapangan kerja, daya beli masyarakat, hingga pertumbuhan ekonomi secara merata.

"Paket kebijakan ekonomi yang dirilis secara umum tidak fokus berdasarkan sektor yang ingin dituju. Perlu dibuat analisis paket kebijakan berdasarkan pada sektor utama, yaitu sektor pendukung industri, dan dampak ke sektor lainnya," ujar Ahmad di Kantor Indef, Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Dia menambahkan, ekspektasi yang besar terhadap paket kebijakan bisa berdampak dalam jangka pendek juga belum kunjung terlihat dampaknya. Salah satunya karena implementasi paket kebijakan ini tidak sampai ke tingkat daerah.

"Harusnya bisa diimplementasikan di daerah karena industri dan kegiatan bisnis paling banyak di daerah. Jadi yang harusnya mereka yang nikmati ini tapi tidak jalan di daerah," jelasnya.

Menurutnya, harapan pelaku usaha terhadap paket kebijakan ekonomi sangat besar agar berdampak pada jangka pendek.

"Ekspektasi pasar dari paket kebijakn ekonomi ini sangat besar untuk jangka pendek, tapi ternyata untuk jangka pendek belum ada dampak signifikan. Pemerintah harus kelola ekspektasi pasar agar paket kebijakan tidak dinilai gagal karena ini behubungan dengan kepercayaan," ujar Ahmad. 

Selain itu, Pengamat Ekonomi Indef Abdul Manap Pulungan mengatakan, jika pelaksanaan paket kebijakan berjalan lambat, maka dampaknya baru dirasakan dalam jangka panjang.

"Sudah ada 14 paket, cuma memang dia akan terlihat bagus saja di pusat. Tapi tidak tahu implementasi di daerah, karena paket lebih ke birokratisasi dan perubahan regulasi. Itu yang sangat membutuhkan waktu sangat panjang untuk melihat respon dari paket tersebut," ungkapnya.

Sekedar informasi, pemerintah telah merilis 14 jilid paket kebijakan ekonomi yang diharapkan dapat mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakkan hukum dan kepastian usaha.

Selain itu, mempercepat proyek strategis nasional dengan menghllangkan berbagai hambatan seperti penyederhanaan perijinan, dan penyelesaian tata ruang dan penyediaan Iahan. 

Serta, percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan mendukung kepala daerah melaksanakan percepatan proyek strategis nasional.

Kompas TV Ketimpangan Ekonomi Indonesia Masih Tinggi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com