Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada Serentak 2017 Diprediksi Tak Berdampak pada Perekonomian

Kompas.com - 09/02/2017, 16:31 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada awal tahun 2017 diprediksi tidak akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi kuartal I 2017.

Hal ini disebabkan pesta demokrasi saat ini telah terjadi pergeseran pola dan strategi kampanye partai politik dan tidak berdampak signifikan pada ekonomi masyarakat.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, dahulunya pilkada menjadi waktu bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil dan menengah untuk meraup pundi-pundi rupiah.

Salah satunya melalui pemintaan atribut kampanye, seperti spanduk, kaus, bendera, brosur, dan poster.

Menurut Enny, biasanya kalau ada pilkada, pengeluaran dari partai politik (parpol) itu ke dampak ke ekonomi, seperti untuk membuat kaus, atribut kampanye, dan lain-lain.

"Ini otomatis meningkatkan permintaan, kemudian membuka lapangan kerja, dan uang yang didapatkan pekerja ujungnya meningkatkan daya beli masyarakat, itu yang disebut multiplier effect," ujar Enny di Kantor Indef di Pejaten, Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Enny menjelaskan, partai politik saat ini menggunakan anggaran kampanye lebih mengarah pada lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT), seperti konsultan politik, lembaga survei, lembaga sosial masyarakat, dan lain-lain yang ditujukan untuk memobilisasi massa.

"Belanja untuk mobilisasi masa itu cukup signifikan. Tapi itu tidak berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. Ini lebih banyak ke konsultan politik, untuk iklan. Itu yang dapat aliran dana pilkada, ini yang harus dilakukan evaluasi. Biasanya setiap ada pilkada memberikan stimulan terhadap ekonomi," ungkapnya.

Selain itu, pada pilkada saat ini juga memberikan dampak negatif bagi iklim investasi dan kepercayaan asing. Hal itu terlihat karena adanya gejolak-gejolak di masyarakat yang berkaitan dengan agama, ras, dan suku.

"Pilkada ini malah orang lebih dikhawatirkan, takut ada kerusuhan. Ini kan malah mengerem investasi," tambah Enny.

Kompas TV Jokowi: Perekonomian Indonesia Tertinggi Ketiga di Dunia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com